Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir Konsisten Perjuangkan Isu Keadilan Bagi Kaum Buruh

2. PKS menolak adanya praktik tenaga kerja outsourcing yang eksploitatif. 

3. PKS mendorong agar penghitungan upah minimum dikembalikan berbasis pada kebutuhan hidup layak (KHL). 

4. PKS mendorong pemerintah untuk melakukan mitigasi risiko terkait adanya potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di masa yang akan datang. 

BACA JUGA:DPRD Ogan Ilir Kecam Keras Kasus Dugaan Pelecehan Seksual oleh Oknum Guru Silat terhadap Santri

BACA JUGA:Warga Desa Sunur Apresiasi Fraksi PKS DPRD Ogan Ilir, Berhasil Mediasi Pembayaran Kompensasi Lahan

5. PKS mendorong percepat pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Pelindungan Pekerja Migran. 

6. PKS mendesak pemerintah untuk memperjelas status driver online sebagai pekerja formal. 

7. PKS mendorong adanya kolaborasi antara buruh dengan pengusaha. Dengan demikian, tercipta hubungan yang harmonis yang berdampak pada kesejahteraan buruh dan kemajuan dunia industri.

Sayuti mengatakan bagi PKS, keberadaan kaum buruh bukan sekadar roda ekonomi. Akan tetapi mereka, kaum buruh merupakan tulang punggung bangsa. 

BACA JUGA:Reses Anggota DPRD Ogan Ilir Dapil 4, Warga Keluhkan Jalan Rusak yang Bikin Sulit Beraktivitas

BACA JUGA:DPRD Ogan Ilir Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Panca Wijaya Akbar dan Ardani

"Maka dari itu, PKS selalu senantiasa siap berdiri bersama buruh, membela hak-hak mereka, memperjuangkan keadilannya dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil sejahtera dan bermartabat," tutup Sayuti. 

Sumber: