Kadiv P3H Pimpin Rapat Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada di Bangka Belitung

Kadiv P3H Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Rahmat Feri Pontoh, memimpin rapat harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah, Rabu 16 Januari 2025..--
PANGKALPINANG, SUMEKS.CO - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Rahmat Feri Pontoh, memimpin rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan satu Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Bangka Tengah.
Acara ini berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkumham, dihadiri oleh para pejabat terkait baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah maupun Kantor Wilayah.
Rapat ini bertujuan untuk melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rancangan regulasi, yaitu:
- Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Ranperkada tentang Perubahan Perbup Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2025
Dalam sambutannya, Rahmat Feri Pontoh menekankan pentingnya harmonisasi sebagai tahapan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Harmonisasi menjadi salah satu syarat formil sebagaimana diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses ini penting untuk menghindari cacat prosedural,” ujar Feri, Rabu 16 Januari 2025.
Ia juga menegaskan kesiapan Kantor Wilayah untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tahapan pembentukan produk hukum daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan,” tambahnya.
BACA JUGA:Perkuat Kompetensi Digital, Kemenkumham Babel Gelar Forum Etika dan Transformasi Perancang Regulasi
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Sambut Pejabat Baru dengan Harapan Besar
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Tengah, Irwan, turut menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah atas dukungannya.
“Kami sangat mengapresiasi fasilitasi yang diberikan dalam pengharmonisasian ini. Proses ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi di tingkat pusat yang dinamis,” ungkap Irwan.
Rapat dilanjutkan dengan pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperda dan Ranperkada. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian draf dengan teknik penulisan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: