Gegara 2 Hal Ini, Bikin Paslon Bupati Kabupaten Muba dan OKU Meradang, Putuskan WO saat Debat

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Lagi musim tampaknya. Saat debat publik berlangsung, pasangan calon (paslon) meninggalkan ruangan alias WO yang diselenggarakan oleh KPU setempat.

Walk out (WO) yang baru saja terjadi lagi saat debat kandidat kedua dilakukan oleh salah satu paslon di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), Rabu malam 20 November 2024.

Sebelumnya, salah satu Paslon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulur (OKU) ramai-ramai melakukan aksi WO saat debat publik kedua berjalan.

Di Kota Sekayu, Kabupaten Muba, pasangan calon (Paslon) Bupati Musi Banyuasin (Muba) nomor urut 2, M Toha-Rohman memilih memutuskan keluar ruang debat publik (WO) yang diselenggarakan oleh KPU MUBA untuk Debat Paslon Bupati Banyuasin 2024.

BACA JUGA:Jelang Debat Terakhir Pilkada Palembang, RDPS Gelar Zikir dan Tabligh Akbar, Minta Doa Ribuan Jemaah

BACA JUGA:Tanggapi Paslon Bupati dan Wakil Bupati OKU Walkout Saat Debat Publik, Bawaslu Sumsel Tunggu Klarifikasi

Paslon M Toha-Rohman menganggap dan menduga telah terjadi pelanggaran peraturan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba.

Tim-Paslon Bupati dan Wakil Bupati OKU Nomor Urut 1 Walkout Dari acara Debat Publik Kedua.-Foto: tangkapan layar instagram @baturajaupdate-

Padahal sedari awal kedua paslon Bupati MUBA, telah menyepakati aturan tersebut, namun paslon M Toha-Rohma menilai KPU Muba melanggar peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Begitupun saat debat kandidat paslon Bupati OKU yang berlangsung di Palembang 16 November 2024.

Salah satu paslon, Yudi Purna Nugraha - Yenni Elita Sofyan (YPN-YES) dengan nomor urut 01, memilih melakukan aksi keluar ruangan (WO) juga.

BACA JUGA:Debat Publik Kedua Pilwako Prabumulih 2024 Sukses Digelar, 3 Paslon Adu Program untuk Merebut Hati Rakyat

BACA JUGA:Beredar Video Saat Pria Lompat Dari Jembatan Ampera Malah Ditertawakan, ‘Mau Bundir Tapi Pacak Berenang’

Kedua Paslon Bupati Muba dan OKU tersebut memilih memutuskan untuk WO dari acara Debat Paslon tak lain menanggap KPU ataupun pihak penyelenggara diduga sudah tidak netral.

Sumber: