Bawaslu Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024: Hindari Politik Uang dan Black Campaign

Bawaslu Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Pilkada 2024: Hindari Politik Uang dan Black Campaign

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keamanan selama Pilkada--

SUMEKS.CO - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Selatan pada 27 November 2024, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Kurniawan, mengajak seluruh masyarakat dan peserta pemilu untuk menghindari praktik politik uang dan kampanye hitam (black campaign).

"Kami pengawas pemilu di Sumsel ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kami siap mengawasi pemilihan umum di Provinsi Sumsel," ujar Kurniawan.

Ketua Bawaslu Sumsel ini juga menjelaskan, Bawaslu akan memantau setiap tahapan pemilihan 2024.

Mulai dari pengawasan masa kampanye yang telah berlangsung, hingga nanti akan berlanjut ke pengawasan logistik dan puncaknya pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan semua pihak serta menangkal isu-isu negatif seperti politik uang, netralitas, dan lain-lain," tambahnya.

BACA JUGA:Survei Litbang Pilgub Sumsel 2024, HDCU Unggul 48,9 Persen, Makin Diatas Angin Jelang Pilkada Serentak?

BACA JUGA:Pilkada Damai 2024: Sumsel Siap Wujudkan Pemilu Aman dan Terkendali

Ketua Bawaslu Sumsel berharap stakeholder terkait secara intens menjalin sinergitas di wilayah masing-masing.

''Mari bersama-sama memantau dan mengawasi Pilkada serentak tahun 2024. Sehingga tercipta suasana kondusif yang jauh dari kampanye hitam, hoaks  dan money politics,'' kata Kurniawan.

Stop Kampanye Hitam

Sementara itu Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP) Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si, Dr. Ade Indra Chaniago menegaskan para paslon untuk berlaku bijak.

Stop cara-cara berkampanye yang bisa merusak demokrasi. Stop politik uang, menyebarkan hoakx dan kampanye hitam tidak hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menghalangi terpilihnya pemimpin berkualitas. 

"Praktik ini membuat masyarakat memilih karena iming-iming uang, bukan berdasarkan kompetensi calon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi demokrasi kita," ungkapnya.  

Menurut Ade, pendidikan politik harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 

BACA JUGA:Projo Ogan Ilir Siap Menangkan Panca-Ardani dan Matahati di Pilkada Serentak 2024

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: