Belum Genap Sebulan Menjabat, Berikut Sederet Kontroversi Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai

Belum Genap Sebulan Menjabat, Berikut Sederet Kontroversi Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai

Belum Genap Sebulan Menjabat, Berikut Sederet Kontroversi Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai--

SUMEKS.CO - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai, akhir-akhir ini berhasil menarik perhatian publik dengan sejumlah pernyataannya yang mengundang kontroversi.

Belum genap sebulan menjabat, Natalius Pigai sudah memicu perdebatan dengan berbagai program serta usulan mengenai permintaan kenaikan anggaran kepada pemerintah pada kementrian hukum dan HAM.

Tercatat, berbagai rencana ambisius Natalius Pigai juga menimbulkan sorotan tajam publik serta mengundang pertanyaan seberapa efektifkah arah kebijakan yang akan diambil pada kementerian yang ia pimpin.

Di berbagai laman pemberitaan serta media sosial, Pigai mengungkapkan berbagai program besar dalam suatu pertemuan resmi termasuk diantaranya alokasi dana besar untuk setiap desa di Indonesia guna meningkatkan kepedulian terhadap HAM.

BACA JUGA:Agak Lain Emang, Natalius Pigai Kembali Bikin Kontroversi, Sebut yang Tidak Setuju Pindah ke Negara Lain

BACA JUGA:Lagi, Natalius Pigai Minta Anggaran Program Bikin Geram Komisi III DPR RI: Bisa Bangkrut Negara!

Nyatanya, sejumlah kritikan tajam pun dilontarkan terutama dari beberapa anggota DPR RI yang menganggap langkah nekat yang diambil Pigai berpotensi menambah persoalan korupsi di berbagai daerah.

Untuk diketahui, Pigai memang dikenal sangat vokal dalam menyampaikan ide-idenya namun sejumlah rencana kebijakan kontroversial saat ini mengundang tanda tanya publik.


--

Berikut sederet kontroversi Natalius Pigai yang dirangkum dari berbagai sumber, Jumat 1 November 2024.

1. Minta tambah anggaran dihari pertama menjabat menjadi Rp20 T

Sejak hari pertama sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai langsung meminta penambahan anggaran kementerian hingga Rp20 triliun.

Ia beralasan bahwa dana sebesar itu dibutuhkan untuk mendukung pembangunan hak asasi manusia di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik.

Permintaan anggaran tersebut disampaikan Pigai setelah berbicara dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: