Pj Bupati Henky Tegaskan: Camat dan Lurah Harus Netral, Meski Mantan Pimpinan Jadi Kandidat
![Pj Bupati Henky Tegaskan: Camat dan Lurah Harus Netral, Meski Mantan Pimpinan Jadi Kandidat](https://sumeks.disway.id/upload/e505e4d397bf39d83c02912d418fe0f1.jpeg)
DEKLARASI : Deklarasi Netralitas ASN di Lingkungan Pemkab Muara Enim, di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim.--
Netralitas dalam Pilkada bukan berarti ASN tidak memiliki hak untuk memilih, tetapi lebih kepada menjaga sikap profesional dengan tidak mengajak atau memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Henky berharap seluruh camat dan lurah di Kabupaten Muara Enim dapat berkomitmen untuk menjaga netralitas mereka, demi kesuksesan Pilkada yang aman dan kondusif.
BACA JUGA:Fakultas Teknik UNS Tanri Abeng dan Fakultas Sains Teknologi UBD Tandatangani Perjanjian Kerjasama
BACA JUGA:Heboh Kabar Mbah Siti Memiliki 50 Suami, Ternyata Begini Faktanya
Pj Bupati Henky Putrawan juga memberikan peringatan keras bagi ASN yang melanggar aturan netralitas. Jika ada ASN yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh inspektorat dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
"Karena camat dan lurah itu merupakan tonggak awal dari kesuksesan Pilkada ini, sehingga dengan kenetralan mereka, Pilkada ini dapat kondusif dan sukses ke depannya," harap Henky.
Dengan deklarasi netralitas ASN yang telah disosialisasikan, Henky Putrawan menekankan bahwa kesuksesan Pilkada Serentak 2024 tidak hanya ditentukan oleh partisipasi pemilih, tetapi juga oleh sikap netral dan profesional dari seluruh ASN di Kabupaten Muara Enim.
"Komitmen netralitas ini harus kita jaga bersama, agar kita bisa memastikan bahwa Pilkada ini berlangsung dengan damai, aman, dan hasilnya bisa diterima oleh seluruh pihak," tambah Henky.
BACA JUGA:Dorong Inovasi Pembelajaran, UNSRI Gelar Pelatihan TPACK untuk Guru di Kabupaten PALI
Penegasan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Muara Enim untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat dan terhindar dari konflik kepentingan yang bisa merusak integritas proses demokrasi.
Dengan langkah ini, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Muara Enim akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal netralitas ASN dan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: