Target PBB Kota Palembang 2024 Rp 280 Miliar, Pj Walikota A Damenta Arahkan Strategi

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pj Walikota A Damenta dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Raden An'an Andri Hikmat, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdirektorat Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 280 miliar.

Sedangkan per 2 Agustus 2024, realisasi PBB telah mencapai lebih dari Rp 132 miliar, atau sekitar 47,26 persen dari target yang ditetapkan.

BACA JUGA:Sambut HUT Kemerdekaan 17 Agustus, Pedagang Telok Abang Mulai Menjamur di Kota Palembang

BACA JUGA:Pelatih Renang Bar Bar di Asahan, Tega Tendang Guru Olahraga Wanita, Hingga Alat Vitalnya Lebam & Bengkak

Pj Walikota A Damenta mengungkapkan bahwa berbagai sarana dan prasarana di kota terus bertambah. Hal ini tentunya didukung oleh daya beli masyarakat yang semakin baik.

"Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang yang tentunya menunjang perekonomian di Kota Palembang," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi Kota Palembang. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor ini perlu dioptimalkan melalui berbagai sarana dan upaya.

"Dari tahun ke tahun target PBB semakin meningkat, namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan. Hal ini menjadi tantangan karena masih kurangnya keasadaran masyarat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah," bebernya.

BACA JUGA:Terlalu, Korupsi Honor Imam Masjid Rp201 Juta Oknum ASN Asal OKI Divonis 2 Tahun Penjara

BACA JUGA:China Ketauan Takut dengan 'King Indo', Wajar Market Value Aja Beda Jauh Boss, Kualifikasi Piala Dunia 2026

A Damenta meminta jajarannya untuk tetap bersemangat dalam mencapai target yang realistis dan bekerja secara kompak di lapangan.

"Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai, kemudian mengidentifikasi potensi- potensi baru untuk pendapatan pajak," bebernya.

Adapun yang perlu menjadi perhatian yakni keasadaran, data, pengawasan dan regulasi.

"Kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian penting, untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi. Kita terus berusaha dan sekarang hampir mencapai optimal," tutupnya.

Sumber: