Ratu Dewa Harapkan Seluruh Tenaga non-PNSD Lulus PPPK Pemkot Palembang, Begini Pesannya

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa memberikan banyak nasihat kepada para tenaga non-PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tidak tanpa alasan, nasihat tersebut diberikan dengan harapan agar seluruh tenaga non-PNSD tersebut dapat berhasil dan sukses menjadi PPPK dengan pencapaian yang diinginkan.

"Manfaatkan momentum mendekati pembukaan bulan depan dengan belajar dan terus bertanya kepada yang lebih berpengalaman tentang strategi untuk lulus," ungkap Ratu Dewa pada Selasa 16 April 2024 di Rumah Dinas Wali Kota Palembang.

Menurut Ratu Dewa, Pemerintah Kota Palembang sebelumnya telah mengirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia mengenai kuota seleksi penerimaan PPPK di kota Palembang.

"Alhamdulillah, kita telah menerima respon sebanyak lebih dari 6 ribu. Saat ini, masih ada sekitar 3,6 ribu pegawai non-PNSD yang belum menjadi PPPK," jelasnya.

BACA JUGA:Usai Cuti Lebaran, Ratu Dewa Sidak Kantor Disdukcapil dan Kecamatan Kemuning : Kedisiplinan Pegawai Cukup Baik

BACA JUGA:Ratu Dewa Imbau ASN Disiplin Kembali Ngantor 16 April 2024, Jika Melanggar Akan Disanksi!

Kendati itu, Ratu Dewa menyebutkan Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan berbagai formasi untuk seleksi PPPK ke depan, termasuk untuk guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, dan lain-lain.

Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa memberikan banyak nasihat kepada para tenaga non-PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).--

"Semua formasi telah disiapkan, tetapi saya harap mereka benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi tes nanti," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya. Pemkot Palembang melalui Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan 6.211 formasi ASN PPPK dan CPNS tahun 2024.

Usulan tersebut diajukan BKPSDM Palembang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hal itu diungkapkan Pj Wali Kota Palembang H Ratu Dewa saat memberi amanat pada apel gabungan di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada Senin 5 Februari 2024.

BACA JUGA:Saat Tinjau Banjir Ratu Dewa Dapat Laporan Warga Lampu Jalan Mati, Langsung Telepon Disperkimtan

BACA JUGA:Pulang dari Mudik, Ratu Dewa Langsung Tinjau Titik Banjir di Palembang

"Sebanyak 6.211 formasi ASN PPPK dan CPNS tahun 2024 diusulkan BKPSDM ke Menpan RB. Dikarenakan hal ini juga mengacu pada atauran kemenpan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana Honorer di lingkup Pemerintah harus sudah dihapuskan pada Desember 2024," ungkapnya.

Ratu Dewa menjelaskan, dalam hal ini juga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024.

"Terkait hal ini dan untuk perencanaan kebutuhan serta pengadaan Pegawai ASN, kami harap saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024," jelasnya.

Menurut Ratu Dewa, rincian usul tersebut didasarkan pada data non-ASN dan surat edaran Menpan RB yang menetapkan kewajiban Pemkot untuk menyampaikan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024.

"Usulan yang disampaikan Pemkot Palembang ialah PPPK guru 1.504 pegawai, PPPK kesehatan 434 pegawai, PPPK tenaga teknis 4.111 pegawai, dan CPNS 157 pegawai," katanya.

BACA JUGA:Ratu Dewa Pastikan Siap Bertarung di Pilkada Palembang 2024, Alasannya Menyentuh Hati

BACA JUGA:Antusias Sambangi Open House Ratu Dewa, Warga: Kami Ingin RD Lanjutkan Pimpin Palembang!

Lanjut Ratu Dewa menuturkan, dua tuhan pada setiap pembukaan PPPK Polisi Pamong Praja (Pol PP) mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran karena terkendala peraturan pemerintah pusat.

"Oleh karena itu, saya menyampaikan langsung keluhan dari pegawai non-PNSD kepada Menteri Menpan RB," tuturnya.

Kendati demikian Ratu Dewa menyebutkan, pada tahun 2024, semua aspirasi dari seluruh Kota dan Kabupaten terwujud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 11.

Isinya menetapkan bahwa semua kota dan kabupaten harus memberikan kesempatan bagi rekan-rekan honorer yang bertugas sebagai Polisi Pamong Praja untuk melamar sesuai dengan formasi yang ditentukan.

Jabatan Pengelola Trantibun yang memiliki latar belakang pendidikan DIII, dan pranata trantibun untuk lingkungan SMA.

BACA JUGA:Curhatan Ratu Dewa pada Momen Lebaran Idulfitri 2024: Kini Terasa Hampa

BACA JUGA:Warga Padati Rumah Dinas, Ratu Dewa: Mereka Tulus, Open House Lanjut Hari Kedua

"Semoga rekan-rekan non-PNSD ini meraih kesuksesan, saya doakan yang terbaik untuk semua," tukasnya.(*)

Sumber: