Pj Gubernur Agus Fatoni Didesak Pecat Plh Kadisdik Sumsel & Batalkan Pengangkatan Teddy Meilwansyah, Ada Apa?

Pj Gubernur Agus Fatoni Didesak Pecat Plh Kadisdik Sumsel & Batalkan Pengangkatan Teddy Meilwansyah, Ada Apa?

Pj Gubernur Agus Fatoni didesak untuk memecat Kadisdik Sumsel--

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Agus Fatoni didesak memecat Plh Kadisdik Sumsel, Drs Sutoko MSi dan membatalkan pengangkatan Teddy Meilwansyah sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Aksi penolakan terhadap Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Drs Sutoko MSi, dan perubahan sistem PPDB tingkat SMA/SMK Negeri di Sumsel Kembali terjadi.

Kali ini, sebanyak enam elemen masyarakat melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumsel, Senin 18 Maret 2024.

Keenam elemen masyarakat tersebut yakni, DPW Garda Alam Pikir Indonesia, DPW PPMI, DPD GRIB Banyuasin dan PB. FPMP, DPW MSK-indonesia serta Penggiat Demokrasi Macan Tutul.

BACA JUGA:Riza Pahlevi Pensiun, Sutoko Jabat Plt Kadisdik Sumsel

BACA JUGA:Kepsek Diadukan ke Polisi, ini Kata Kadisdik Sumsel

Dalam aksinya itu, elemen masyarakat tersebut mendesak PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni memecat Plh Kadisdik Sumsel dan membatalkan pengangkatan Tenddy Meilwansyah sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Ketua Koordinator aksi, Mukri AS dalam orasinya mengatakan, pendidikan khususnya di Sumatera Selatan merupakan persoalan fundamental dan pokok bagi suatu Bangsa karena pendidikan jelas berperan dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Jika proses awal dalam penerimaan siswa didik baru di pendidikan sudah tidak baik, maka bisa dipastikan sistem pendidikan akan buruk.

“Kedatangan kami untuk memberikan kritik dan oto kritik kepada Pj Gubernur agar mengembalikan sistem PPDB seperti semula," ungkap Mukri.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak Pengurus PWP Sumsel Kembangkan Potensi Daerah ke Perantauan

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Sinergitas BI Sumsel Bersama Pemda Guna Jaga Stabilitas Daerah

Selain itu Mukri menambahkan, pihaknya juga meminta Pemprov Sumsel mengembalikan otoritas PPDB ke kepala sekolah.

"Dinas jangan ikut campur apalagi sampai mengkoordinir," timpalnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: