Lokasi Pleno di Muratara Dikawal Ketat, Kapolda Sumsel Ikut Pantau, Minta Warga Tidak Turun ke Jalan Lagi

Dia juga mengungkapkan yang bisa mengakomodir keluhan para peserta Pemilu yakni petugas penyelenggra seperti KPU maupun Bawaslu. Jika mengajukan keberatan, nanti akan dipelajari.

BACA JUGA:Temui Massa yang Tuntut Penghitungan Suara Ulang di Jalinsum Muratara, Komisioner KPU Dipukul-Dicekik

"Bilamana keberatan itu didukung dengan bukti-bukti yang masuk akal untuk dilakukan pengambilan keputusan. Nanti Panwas/Bawaslu yang akan merekomendasikan kepada KPU untuk langkah-langkah selanjutnya, jadi tidak usah turun di jalan," kata Kapolda Sumsel.

Menurutnya, masyarakat yang menggunakan jalan di jalur lintas ini cukup banyak, ada yang membawa logistik bahan-bahan pokok kemudian ada yang ingin keluar kota juga mungkin ada yang hamil mungkin ada yang sakit itu supaya tidak terganggu.

Untuk menjaga kondusifitas Daerah, Kapolda Sumsel membuka pengaduan umum yang diarahkan langsung ke nomor Pribadinya. 

"Masyarakat bisa berkomunikasi secara langsung. Ke kami dari aparat keamanan dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah, itu siap setiap saat. kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dihubungi langsung 081370002110," ucapnya.

BACA JUGA:Tiga TPS di Kabupaten Muratara Potensi PSU dan PSL Pemilu 2024, Ini Penyebabnya

Kapolda langsung melajukan pemantauan langsung Pleno PPK di Kecamatan Rupit dan Ulu Rawas, karena Kapolda Sumsel mendapat informasi jika sempat terjadi ketegangan dan kericuhan saat pelaksanaan pleno tersebut.

Bupati Muratara H Devi Suhartoni, mengatakan pihaknya selaku Pemerintah Daerah mengaku sudah semaksimal mungkin untuk mencegah warga melakukan aksi pemblokiran Jalinsum oleh warga.

"Saya merasa malu, karena sudah berkali insident seperti ini terjadi, Pemilihan Kades tutup jalan, Pemilu tutup jalan sampai pak kapolda yang mantau 17 Kabupaten kota langsung datang kesini," ujarnya.

Pihaknya menaku, jika masyarakat sudah di imbau tidak melakukan aksi anarkis, mengganggu aset publik dan lainnya. Pihaknya mempersilakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun jika mengganggu kepentingan publik dan lainnya saya tidak setuju.

BACA JUGA:Kunjungi Mapolres Muratara, Kapolda Sumsel Sampaikan Pesan Penting kepada Personel

"Silakan ditindak saja jika ada yang mengganggu akses umum dan merusak fasilitas negara," tegasnya singkat. Informasi dihimpun, saat ini seluruh Kecamatan tengah menggelar pleno tingkat PPK.

Namun dari 7 wilayah Kecamatan, sempat beredar informasi terjadi kericuhan di pleno PPK rupit dan Ulu Rawas.(zul)

Sumber: