3 Satker Kemenkumham Sumsel Raih Predikat WBK, Bukti Komitmen Bangun Zona Integritas

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja yang diikuti oleh 28 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Sumsel, Selasa 9 Januari 2024 pagi. 

"Kita semua bertanggung jawab membangun zona integritas di lingkungan kerja masing-masing. Dan jika itu dilakukan, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menjadi suatu keniscayaan," tegas Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya di ballroom Hotel Novotel Palembang. 

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Tujuannya adalah mengimplementasikan reformasi birokrasi dalam rangka mengawal kinerja secara totalitas dan berintegritas," ujar Ilham dihadapan para Kepala satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi. 

BACA JUGA:Ajukan Pinjaman Pegadaian KUR Syariah 2024, Cicilan Cuma Rp100 Ribuan, Ini Jadwal dan Syarat Pengajuan

Sebagai wujud dari pembangunan zona integritas, di tahun 2023 sebanyak 3 satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB.

"Capaian ini menambah prestasi Kemenkumham Sumsel yang memperoleh predikat WBK sebanyak 8 satker dan 1 satker yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga tahun 2024 jumlah tersebut bisa terus bertambah," pinta mantan Kalapas Merah Mata itu. 

Terakhir, Kakanwil Ilham memastikan agar program-program Kementerian dan Prioritas Nasional dapat terealisasi dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, yait melalui Perjanjian Kinerja yang baru saja ditandatangani. 

"Implementasi Perjanjian Kinerja adalah wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja intansi pemerintah," tutup Ilham. 

BACA JUGA:Minta Petunjuk dari Allah, Gadis AS Langsung Jadi Mualaf Usai dapat Jawaban Lewat Gemuruh Petir

Kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja ini juga dirangkaikan dengan Pembukaan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan BMN Semester II Tahun Anggaran 2023,  Serta Penyerahan DIPA Secara Simbolis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.(*)

Sumber: