Kemendagri Puji Penerapan SIPD Daring Terintegrasi Kabupaten Muara Enim

MUARA ENIM, SUMEKS.CO - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Dr H Suhajar Diantoro MSi, bersama Pj Gubernur Sumatera Selatan Dr H Agus Fatoni MSi, memuji serta mengapresiasi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) daring (online) terintegrasi di Indonesia yang merupakan bagian dari pelaksanaan akuntabilitas keuangan daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. 

Hal tersebut disampaikannya kepada Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA, disela-sela kegiatan Pembukaan Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) Tahun 2023 dengan Tema “Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” yang dibuka Presiden RI Ir H Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023.

Sekjen Mendagri Suhajar mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim sebagai pelopor atau daerah perintis penerapan SIPD daring terintegrasi di Indonesia harus konsisten serta terus menyempurnakan penerapan sehingga nantinya dapat menjadi rujukan daerah lainnya dalam pelaksanaan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. 

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni selain mengucapkan selamat atas terpilihnya Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas sebagai percontohan desa antikorupsi tingkat nasional, dirinya juga memberikan apresiasi dan dukungan terhadap berbagai upaya dan inovasi Pemkab. Muara Enim dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi, 50 UMKMK di Kabupaten Muara Enim Ikuti Sosialisasi

Sementara itu, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali yang didampingi Kepala Bappeda Ir H Mat Kasrun dan Kepala BPKAD Juli Jumatan Nuri SE, menegaskan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2024 mendatang akan diterapkan SIPD secara utuh dan lengkap, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntasi pelaporan hingga laporan keuangan yang saat ini-pun telah terintegrasi dengan sistem perbankan Bank Sumsel Babel sehingga pencairan dana belanja daerah dapat dilakukan secara nontunai kapanpun dan dimanapun. 

"Untuk itu saya menghimbau seluruh ASN Pemkab. Muara Enim agar semakin meningkatkan kinerja dan menjauhi praktik-praktik korupsi demi menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat," ujarnya.(ozi)

 

Sumber: