Peduli Pengarusutamaan Gender, DP3A Sumsel Gelar Lokakarya

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, kesetaraan dan keadilan gender di Sumatera Selatan dinilai belum optimal dilihat dari pencapaian komponen Indeks Pembangunan Gender 5 (IPG) senilai 92,62 (urutan ke-9 dari 34 provinsi) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) senilai 73,53 (urutan ke-6 dari 34 provinsi). Berkaca pada berbagai persoalan tersebut, strategi pengarusutamaan gender harus ditingkatkan dan diterapkan di setiap aspek pembangunan, termasuk dalam aspek perubahan iklim.

"Adanya fenomena perubahan iklim yang dampaknya semakin terasa saat ini semakin menegaskan urgensi pengarusutamaan gender. Perubahan iklim berdampak berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan umumnya lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam namun tidak dibarengi dengan dukungan kelembagaan seperti penyuluhan, penyebaran informasi, dan dukungan teknis lainnya. Pengarusutamaan gender dan peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diharapkan dapat mengurangi kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim. Di saat yang bersamaan, upaya pemberdayaan perempuan juga akan berdampak positif pada peningkatan ketahanan keluarga," jelasnya.

Masih kata Henny, sebagaimana diketahui Pengarusutamaan Gender adalah cross cutting issue atau isu lintas sektoral, artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tetapi oleh semua Perangkat Daerah, Organisasi, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha dan seluruh masyarakat. Dalam pengarusutamaan gender, pihaknya memastikan bahwa setiap orang haknya terpenuhi, baik itu laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dengan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan program pembangunan yang akan dibuat oleh suatu daerah.

Menurut David Susanto, koordinator Land4Lives Sumatera Selatan, perempuan seringkali memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap modal penghidupan termasuk lahan, aset finansial, informasi, dan pelatihan. Keterwakilan perempuan dalam politik dan komunitas yang rendah serta norma, budaya, dan agama turut berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap perubahan iklim.

BACA JUGA:Pemkab OKI dan YKAN Lokakarya Aksi Pengelolaan Mangrove

“Pengarusutamaan gender untuk mengatasi dampak perubahan iklim memiliki peran yang penting. Pengarusutamaan gender dalam perubahan iklim akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan,” ujarnya.

Land4Lives adalah proyek kerjasama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) untuk perbaikan bentang lahan, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. Berdurasi 5 tahun, proyek ini dilaksanakan di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan penerima manfaat utama perempuan dan anak-anak perempuan. 

Dalam suatu Perangkat Daerah diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, yang mampu menjadi agen penggerak dalam melaksanakan PUG. SDM tersebut harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender, kebijakan PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan, termasuk program dan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarannya. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan pendampingan identifikasi kesenjangan gender dan penyusunan GAP/GBS untuk pembangunan berketahanan iklim bagi Focal Point Point Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023

Sumber: