Wakapolri Komjen Gatot Eddy Minta Jajaran Polda Sumatera Selatan Antisipasi Kerawanan Jelang Pemilu 2024

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Wakapolri Komjen Pol Prof Dr Gatot Eddy Pramono MSi bersama Irwasum Polri Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto CSFA MSi melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumatera Selatan, Kamis 2 Februari 2023.

Wakapolri mengatakan bahwa inovasi yang dihadirkan oleh Kapolda Sumsel dan jajarannya sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga harus dipertahankan.

"Ini harus kita pertahankan dengan terus meningkatkan inovasi layanan yang diberikan kepada masyarakat, terkait beberapa isu-isu yang berkembang di masyarakat sekarang ini," kata dia.

Ia berharap seluruh SDM Polri terus memberikan kinerja, dedikasi dan pengabdian terbaik dalam menjalankan tugas guna mendukung terwujudnya transformasi Polri yang presisi serta terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri.

BACA JUGA:Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Berikan Arahan kepada PJU Polda Sumatera Selatan dan Jajaran

"Untuk menghadapi berbagai dinamika dan ketidakpastian oleh situasi global, regional dan nasional diharapkan SDM Polri dapat mencapai keunggulannya guna mendukung stabilitas keamanan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara," katanya.

Terlebih kata Komjen Gatot Eddy Pramono, suhu politik akan makin panas di 2024. Menurutnya, panasnya situasi politik sudah mulai bisa dirasakan sejak saat ini.

"Sekarang aja riak-riaknya sudah mulai, tahun 2024 nanti pasti suhu politik akan semakin panas," aku dia.

Karena itu, Gatot meminta penjabat kepala daerah berpartisipasi mengantisipasi potensi kerawanan yang muncul dalam setiap tahapan Pemilu 2024.

BACA JUGA:Kunjungan Kerja di Polda Sumatera Selatan, Ini Agenda Wakapolri dan Irwasum Polri Selama 2 Hari

Pasalnya, menurut dia, saat ini polarisasi di tengah masyarakat cukup tinggi. Terlebih, polisi masih menemukan banyak polarisasi karena politik identitas.

"Ini bisa menyebabkan disintegrasi bangsa kalau dibiarkan dan kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik," ucapya.

Menurut Gatot, belajar dari pengalaman, potensi kerawanan sosial itu dimulai dari kampanye hitam, politik identitas, ujaran kebencian, hingga berita-berita hoax yang beredar selama pelaksanaan Pemilu. Ia menegaskan hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Sumber: