Hadiri Launching Graha Pemilu Sumatera Ekspres, Ketua KPU Sumsel Janji Benahi DPT

Dia juga menyoroti soal pemilu proporsional terbuka dan tertutup, yang sedang berproses di MK. Sudah beberapa pemilu ini disebutnya, Indonesia melaksanakan proporsional terbuka. “Bagaimana pelaksanaan selama ini menurut KPUD Sumsel, apa perlu dievaluasi, apa usulan KPU Sumsel,” tanyanya.

Amrah pun menjelaskan, sesuai UU No 7/2012, pemilu di Indonesia melaksanakan proporsional terbuka. “Jika dipanggil MK, KPU hanya akan jelaskan terbuka sudah diberlakukan beberapa tahun ini. KPU sebagai penyelenggara, terbuka atau tertutup sama saja, tetap laksanakan,” tegasnya.

Memang diakui, proporsional terbuka penyakitnya money politics. “Contoh, ada elite politik yang kasih baju kaus. Akan kalah dengan (caleg) yang kasih duit. (Money politics) mulai dari penyusunan nomor urut, bukan hanya saat pemungutan suara,” bebernya.

BACA JUGA:Terobosan Baru, Kejari Prabumulih Buka Posko Pelayanan Pemilu

Soal dapil, Dapil III untuk DPRD Sumsel yang berkurang kursinya dari 12 menjadi 10, dijelaskannya berdasarkan jumlah penduduk riil di Kabupaten OI dan OKI. Ditjen Dukcapil menggunakan data Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK) 2 Semester 1 Tahun 2022. “Di OKI, DPT dicoret lebih dari 50 ribu yang menurut kami anomali,” ulasnya.

Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno mempertanyakan biaya pemilu yang mahal. Apakah ada korelasinya dengan nama-nama caleg yang jumlahnya ratusan di kertas suara.  Kemudian soal anggaran pemilu tahun 2022 yang diusulkan KPU RI sebesar Rp8 triliun, baru disepekati pemerintah Rp2 triliun.

“Artinya hanya hanya 30-33 persen. Nah, jangan sampai KPU ngamen/ngobjek, karena biaya kurang. Minta bantu parpol yang banyak duit, nanti pasti ada sesuatu. Istilahnya, tidak ada makan siang gratis. Ini peringatan bagi negara,” tegasnya.

Kemudian dia meminta soal dapil, DPT, harus clear and clear. Soal proporsional terbuka atau tertutup, itu hanya caranya.  “Kami semua (parpol), berharap KPU dan Bawaslu, jika penyelenggara independen, maka pemilu bersih,” imbuhnya.

Sebagai politikus yang pernah empat periode menjadi anggota DPRD Sumsel dari dapil Banyuasin, dia menyinggung soal permasalahan di Banyuasin. ”Saya alami sendiri, sebab saya dapil saya. Di Kecamatan Rantau Bayur, pasti bermasalah.Penyelenggara kabur, setiap perhitungan kami selalu harus nunggu depan kantor camat. Di tataran (KPUD) provinsi sudah bagus. Tapi di kecamatan dan desa, pasti ada macam-masam. Punya tafsir masing-masing,” bebernya.

BACA JUGA:Partai Ummat Resmi Peserta Pemilu 2024, Nomor Urut 24

Menjawab pertanyaan itu Amrah mengungkapkan, anggaran pemilu terbesar tersedot untuk membayar panitia adhoc. Mulai dari PPK, PPS, hingga petugas KPPS, yang harus dibayar setiap bulannya. “Itu sedikitnya 50 persen dari anggaran yang ada. Anggaran 2023 diusulkan Rp23 triliun, yang disetujui Menteri Keuangan baru Rp15 triliun. Untuk anggaran 2024, diusulkan Rp44 triliun,” urainya.

Tahun lalu, dari usulan Rp13 triliun, KPU RI hanya dapat Rp8 triliun. Sementara untuk anggota KPU, menurut Amrah, ada tidaknya pemilu gaji mereka tetap sama. Tidak ada penambahan. “Jadi tidak pengaruhi kinerja kami. Dengan anggaran kurang (seperti tahun 2022), maka yang dikurangi pembangunan gedung, kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Kalau honor penyelenggara, priotitas. Tidak boleh dikurangi,” tuturnya.

Urutan anggaran pemilu yang besar, dijelaskannya pertama honor (KPU RI hingga KPPS). Kedua logistik, cetak suara sampai distribusinya. Ketiga, sosialisasi. “Soal Rantau Bayur kata Pak Agus Sutikno tadi, akan jadi catatan kami. Tapi sebenarnya, di setiap kabupaten/kota pasti ada juga (permasalahan),” tukas Amrah.

Sementara Ketua DPW PKS Sumsel M Toha, berpantun sebelum memulai pertanyaannya. “Putri raja menulis angka 8, mari kita bergandeng tangan untuk pemilu mapan,” ujarnya.

Menurutnya, Pileg dan pilkada di Sumsel kalah pamor dengan Pilpres. “Dengan Sumatera Ekspres membuka Graha Pemilu, informasikan soal pemilu dan pilkada di Sumsel. Masyarakat Sumsel jadi lebih tahu, berapa DPT, itu perlu untuk penyusunan caleg dan sebagainya,” tuturnya.

Sumber: