Korupsi Jadi Budaya Kerja

Korupsi Jadi Budaya Kerja

Alexander Marwata. foto: m naba anwar sumeks.co--

PALEMBANG, SUMEKS.CO — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membuka Roadshow Bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" di Kota Palembang.

Alexander Marwata mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan budaya anti korupsi di Indonesia.

"Korupsi bukan budaya tetapi kebiasaan buruk yang seolah-olah menjadi budaya kerja. Seperti contohya kalau ada suatu pekerjaan atau proyek secara otomatis para pelaku membentuk tim yang nanti akan bekerja sama, padahal kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada, kita sudah dapat mencegah korupsi," kata Alexander Marwata saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Roadshow Bus KPK, di Kambang Iwak (Depan Rumah Dinas Wali Kota Palembang), Jumat 9 September 2022.

BACA JUGA:Bus KPK Mengaspal di Palembang, Sebarkan Semangat Antikorupsi

Dia menjelaskan, proses yang menyangkut lelang tender pengadaan barang dan jasa banyak terjadi korupsi daerah sebesar 90 persen.

"Paling lazim terjadi hal itu, seharusnya Pemerintah Daerah membuka lelang tender pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan transparan," jelasnya.

Lanjut Alexander Marwata, yang terjadi pada proses lelang yang dilakukan jika secara terbuka dan transparan maka harga yang ditentukan akan menguntungkan negara.

BACA JUGA:Terjaring OTT KPK, Bupati Mimika Diterbangkan ke Jakarta

"Aturannya jelas kalau transparan begitu, ikuti lelang kemudian bersaing secara jelas, pasti kalau persaingan dengan wajar, maka harga yang terbentuk pasti yang menguntungkan negara dan daerah, serta harganya paling kompetitif," ungkapnya.

Alexander Marwata menuturkan, sering terjadi saat proses lelang pengadaan barang dan jasa, para pengusaha atau vendor yang dipilih telah diatur sedemikian rupa agar terpilih dengan harga yang telah ditetapkan sesuai keinginan.

"Jadi yang sering terjadi ialah mengatur para vendor dan pengusaha, misalnya proyek A kamu, proyek B nanti dia, dan proyek C nanti ada teman yang lain, dan vendor atau pengusaha tidak boleh menaikkan harga yang telah diatur, apalagi jika sudah dapat intervensi dari pejabat penyelenggara," ucapnya.

Selain itu, Alexander Marwata menyebutkan, sistem sebagus apapun untuk mencegah korupsi, jika kebiasaan dilakukan dengan berkolusi maka akan jebol juga.

BACA JUGA:Datang Seorang Diri, Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Formula E

"Selain dibutuhkan sistem yang bagus untuk mencegah korupsi, juga dibutuhkan peran pelaku integritas yang menjalankan sistem itu sendiri, serta peran masyarakat yang memantau dan melaporkan tindak korupsi, agar dapat mewujudkan budaya anti korupsi di Indonesia," tukasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: