Jakarta , sumeks.co - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti rangkaian Hari Kedua Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Selasa 16 Desember 2025.
Kegiatan ini difokuskan pada evaluasi capaian kinerja kantor wilayah serta pembahasan komisi sebagai bagian dari penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan jajaran pimpinan unit kerja Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan arahan strategis dari para pimpinan badan.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Babel Inventarisasi Potensi Merek Kolektif Koperasi Desa Merah Putih Bangka Barat
BACA JUGA:146 Paralegal Desa dan Kelurahan Bangka Barat Ikuti Pelatihan Kanwil Kemenkum Babel
Peserta juga memperoleh penguatan melalui paparan narasumber eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait evaluasi kinerja dan penguatan akuntabilitas birokrasi.
Paparan Capaian Kinerja Kanwil Kemenkum Babel
Pada sesi evaluasi kinerja kantor wilayah, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung memaparkan capaian kinerja Tahun 2025 pada pukul 13.30 WIB di Ruang Evaluasi 3.
Evaluasi dilakukan oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady bersama Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Wisnu Nugroho Dewanto.
Dalam pemaparan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, menyampaikan capaian kinerja sepanjang tahun 2025.
Paparan mencakup aspek akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, capaian kinerja dan anggaran, pelaporan, inovasi pelayanan publik, pengendalian kinerja dan manajemen risiko, hingga berbagai prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkum Babel.
Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa evaluasi kinerja merupakan sarana strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah kebijakan kementerian.
“Evaluasi capaian kinerja ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, serta tata kelola organisasi yang efektif dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Pembahasan Komisi Rencana Aksi Kinerja 2026