Setelah sesi evaluasi, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan komisi rencana aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang berlangsung hingga malam hari. Dalam pembagian komisi tersebut:
Kepala Kantor Wilayah tergabung dalam Komisi II Administrasi Hukum Umum,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum mengikuti Komisi III Kekayaan Intelektual,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum berada di Komisi IV Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum tergabung dalam Komisi I Dukungan Manajemen.
Pembahasan komisi ini bertujuan merumuskan langkah strategis dan rencana aksi yang terukur guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum pada tahun 2026.
Melalui keikutsertaan dalam Rakordal dan Refleksi Akhir Tahun ini, diharapkan sinergi dan keselarasan perencanaan kinerja antarunit kerja semakin kuat, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik Kementerian Hukum secara berkelanjutan.