Perencanaan Pengadaan 2026 Dibahas, Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Evaluasi di Medan

Kanwil Kemenkum Babel Ikuti Evaluasi Rencana Umum Pengadaan 2026 di Medan

Medan, sumeks.co- Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti kegiatan evaluasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 3–4 Maret 2026 di Aula Seopomo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Medan.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum untuk meninjau serta memastikan rencana pengadaan barang dan jasa tahun 2026 berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengatakan evaluasi RUP menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengadaan di lingkungan Kementerian Hukum dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai regulasi yang ditetapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurutnya, seluruh satuan kerja diharapkan dapat aktif memberikan masukan dalam penyusunan RUP agar perencanaan pengadaan tahun anggaran 2026 dapat tersusun secara lebih efektif dan berkualitas.

BACA JUGA:Keamanan Siber Jadi Fokus, Kemenkum Babel Tingkatkan Pengelolaan SPBE

BACA JUGA:Pengelolaan Aset Negara Makin Akuntabel, KanwilKum Babel Gelar Lelang Daring

Dalam kegiatan tersebut, Tim UKPBJ Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum melakukan konfirmasi sekaligus pemutakhiran data RUP dari berbagai satuan kerja.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap unit kerja yang telah mengumumkan paket pengadaan dalam sistem.

Data sementara menunjukkan jumlah paket pengadaan yang telah tercantum dalam RUP

Antara lain DIPA Sekretariat Jenderal sebanyak 45 paket, DIPA Administrasi Hukum Umum 13 paket, DIPA Kekayaan Intelektual 21 paket, DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 29 paket, DIPA Pemasyarakatan 25 paket, serta DIPA Badan Strategi Kebijakan sebanyak 9 paket.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pengadaan yang nantinya juga berpengaruh terhadap penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) di lingkungan Kementerian Hukum.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendukung percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sumber: