Namun tanpa keseriusan instansi pemerintah dalam menyusun formasi yang relevan, optimalisasi hanya akan menjadi formalitas tanpa hasil nyata.
Para tenaga honorer berharap pemerintah tidak berhenti sekadar mencatat angka keterisian formasi.
Jadi yang lebih penting adalah memastikan tidak ada peluang terbuang sia-sia, sehingga setiap formasi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh honorer yang berhak.
BACA JUGA:Wajib Tahu! Aturan PPPK Paruh Waktu 2025 dari Menpan RB: PPK Bisa Terkena Sanksi Jika Abaikan SE
BACA JUGA:Nasib Tenaga Honorer Tidak Ada Kepastian, Pengangkatan Non ASN Jadi PPPK Terganjal Ini!
Meski optimalisasi dimaksudkan sebagai solusi, kenyataannya masih ada ribuan kursi kosong yang menimbulkan tanda tanya besar:
Yaitu apakah sistem seleksi ini belum sepenuhnya adil bagi honorer? Juga ataukah ini cerminan lemahnya koordinasi antarinstansi?
Jadi ribuan formasi kosong ini seakan menjadi potret dilema berkepanjangan bagi tenaga honorer terus berharap, namun sering kali berujung kecewa.