Dari total formasi lebih dari 1 juta kuota PPPK penuh waktu, sebanyak 690.845 pelamar dinyatakan memenuhi syarat.
BACA JUGA:Kabar Gembira! MenPANRB Lakukan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk Honorer Non-Database
BACA JUGA:MenPANRB Rilis Jadwal PPPK Paruh Waktu, Honorer R4 Dapat Kesempatan Jadi ASN
Dari jumlah tersebut, sekitar 572.722 sudah diusulkan ke BKN, bahkan lebih dari 500 ribu telah mendapatkan penetapan NIP dan SK dari instansi masing-masing.
Sayangnya, kondisi berbeda terlihat pada tahap kedua
Dari 187.758 pelamar yang dinyatakan lulus, baru sekitar 1.546 yang diusulkan ke BKN.
Dimana untuk angka ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan capaian tahap pertama.
BACA JUGA:Horee! Tenaga Honorer Golongan Ini Bisa Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Jabatan yang Bisa Diisi
BACA JUGA:Wajib Tahu! SK Honorer Belum 2 Tahun Tak Diangkat PPPK Paruh Waktu, BKN Sarankan Ini
Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa pemerintah daerah begitu lamban?
Jadi, bertanya tanya, pakah kendalanya hanya persoalan administrasi?
Ataukah ada faktor lain yang membuat pengangkatan honorer menjadi PPPK seolah dipinggirkan?
Kenyataan di lapangan, kisah para tenaga honorer sungguh menyayat hati.
BACA JUGA:Kabar Gembira! BKN Tegaskan Kategori Honorer R1 R2 R3 Diprioritaskan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu
Yakni, banyak guru honorer yang masih menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan, ada pula tenaga administrasi yang hampir seluruh penghasilannya habis hanya untuk ongkos transportasi.