SUMEKS.CO - Kementerian Hukum (Kemenkum RI) secara resmi menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenkum Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini terpusat di Gedung Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Selasa 29 April 2025 dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kanwil Kemenkum Sumatera Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Agato PP Simamora, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Alkana Yudha serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendrik Pagiling bersama jajaran, turut mengikuti kegiatan ini dari Sumatera Selatan.
Kick off meeting ini merupakan langkah awal dalam menyusun arah kebijakan Kemenkumham lima tahun ke depan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Hadiri Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-61 di Lapas Kelas I Palembang
BACA JUGA:Pantau Langsung Mobile IP Clinic, Kakanwil Kemenkum Sumsel Pastikan Layanan KI Mudah dan Cepat
Acara diawali dengan laporan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, yang memaparkan konsep Renstra 2025–2029 dan Proses Bisnis Kemenkumham.
Dalam laporannya, Nico menekankan bahwa penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Visi Kemenkumham adalah terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan nasional," ujar Nico.
Ia juga menambahkan bahwa ada dua misi utama Kemenkumham ke depan, yakni menciptakan kepastian hukum yang merata di seluruh wilayah NKRI dan melaksanakan reformasi birokrasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
BACA JUGA:Perayaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kemenkum Sumsel Hadirkan Layanan MIPC di Mall Palembang
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Finalisasi Raperwali Lubuklinggau untuk Dukung Pembangunan Daerah
Lebih lanjut, Nico menyoroti pentingnya transformasi digital dalam layanan hukum, pemanfaatan data korporasi dan daktiloskopi untuk mendukung penegakan hukum, serta penguatan peran Kemenkumham sebagai Badan Regulasi Nasional.
Dalam arahannya sekaligus membuka secara resmi Kick Off Meeting, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa Renstra yang disusun harus bersifat tematik dan mendukung arah pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
"Renstra bukan hanya sekadar dokumen administratif. Yang paling penting adalah komitmen dan kesetiaan kita terhadap cita-cita Kemenkumham," tegas Supratman.
Menkum juga menekankan pentingnya integritas dan kerja sama seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah. Ia berpesan kepada seluruh pegawai untuk menjadi tim yang kuat, melakukan kontrol dan audit terhadap seluruh program kerja, serta menghindari segala bentuk intervensi yang tidak sesuai prosedur.
BACA JUGA:Pelantikan 49 Notaris Baru, Kakanwil Kemenkum Sumsel Tekankan Integritas dan Profesionalisme
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rakor Penting untuk Penguatan Profesi Notaris dan Pengawasan Etika
Dari Sumatera Selatan, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora, menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh penyusunan Renstra Kemenkum 2025–2029.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam penyelarasan proses bisnis dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kemenkumham.
Dalam kegiatan ini, turut hadir pula secara terpisah Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Bulan Mahardika Subekti, beserta staf. Kegiatan dilanjutkan dengan audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah terkait penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenkum.
Penyusunan Renstra ini menjadi momentum penting bagi Kemenkum untuk memperkuat perannya dalam menciptakan stabilitas hukum dan keamanan nasional, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
BACA JUGA:Percepat Akses Hukum, Kakanwil Kemenkum Sumsel Audiensi dengan Walikota Lubuklinggau
Dengan komitmen seluruh elemen, baik di pusat maupun daerah, diharapkan Renstra Kemenkum 2025–2029 mampu menjadi peta jalan yang efektif dalam menghadirkan pelayanan hukum yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.