Yang menjadi sorotan publik adalah perbedaan perlakuan terhadap rakyat kecil dan para koruptor.
RUU Perampasan Aset Koruptor hingga kini masih mandek di DPR, sementara penyitaan kendaraan rakyat diproses dengan cepat. Hal ini memicu kemarahan di kalangan netizen.
"Kalau urusan rakyat, gercep (gerak cepat). Tapi kalau koruptor? Lama banget, kayak buka kaleng sarden pakai kuku," sindir seorang warganet.
Akankah Pemerintah Beri Solusi?
Dengan semakin meningkatnya protes, kini bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah kebijakan ini tetap akan diterapkan tanpa kompromi? Atau ada solusi lain yang lebih berpihak kepada rakyat kecil?
Beberapa pihak bahkan berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto turun tangan, seperti saat ia meredam antrean gas subsidi 3kg dan polemik CASN/PPPK.