Didampingi KM Ridwan Said SH, Redho menyebut yang menjadi pertanyaan besar saat pembuktian perkara dipersidangan pihak Kejaksaan tidak menghadirkan ahli di bidang akusisi.
Ia optimis, meskipun pihak Kejaksaan telah melayangkan permohonan kasasi atas vonis bebas para kliennya itu masih tetap tidak terbukti merugikan keuangan negara.
Selain itu, lanjutnya dalam proses akuisisi saham sudah sesuai prosedur dan tidak terikat dengan proses pengadaan barang dan jasa.
"Sebab pengadaan barang dan jasa dalam proses akuisisi saham itu berbeda kategorinya, misalnya pembangunan gedung yang ditender dan lain sebagainya," ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Redho, apabila nanti memori kasasi diserahkan oleh pihak Kejaksaan maka ia beserta tim kuasa hukum lainnya juga akan melakukan upaya hukum kontra memori kasasi.
BACA JUGA:Jadi Saksi Sidang, Dirut Aktif PT BA Sebut Proses Akuisisi Saham PT SBS Sudah Sesuai Prosedur
BACA JUGA:Kuasa Hukum PT SBS Klaim Proses Akuisisi Saham Sangat Bermanfaat Besar Bagi PT BA
Diberitakan, lima terdakwa kasus dugaan korupsi akuisisi saham PT SBS melalui anak perusahaan PTBA, menangis haru tak kala majelis hakim Tipikor PN Palembang menjatuhkan vonis pidana bebas.
Kelima terdakwa dalam sidang yang digelar Senin 1 April 2024, Milawarma Cs dinilai tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum Kejati Sumsel.
Terjadi perbedaan pendapat (Disenting Opinion) antar majelis hakim dalam sidang pembacaan pidana, yang mana empat majelis hakim menilai tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
Sementara, satu majelis hakim yang diketuai Pitriadi SH MH menyatakan bahwa terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dakwaan subsider penuntut umum Kejati Sumsel.
BACA JUGA:Terkini Kasus Korupsi Akuisisi Saham PT SBS, Kuasa Hukum: Kerugian Negara Nihil!
BACA JUGA:Kuasa Hukum: Akuisisi PT SBS oleh PT Bukit Asam Tbk Telah Penuhi Ketentuan Perundang-undangan
Dalam pertimbangan vonis bebas terhadap lima terdakwa, majelis hakim meyakini bahwa proses akuisisi saham yang dilakukan oleh PTBA tidak ada unsur tidak pidana.