Menurutnya, alasan yang disampaikan Polri, belum cukup menunjukkan urgenai pembelian pesawat itu.
BACA JUGA:Kapolda Sumsel Serahkan PIN Emas dan Penghargaan Kapolri kepada Bupati PALI
“Dikaitkan dengan dinamika pemilu, beberapa tahun terakhir ini dinamikanya tidak terlalu mendesak. Kalau butuh, ya butuh di wilayah rawan saja yang bisa dipenuhi dengan charter pesawat komersil,” kata Bambang.
Alasan mobilisasi pasukan besar-besaran juga, hanya saat tertentu saja. Apalagi setiap daerah, Polri memiliki markas, yang bisa dimanfaatkan.
Bambang juga menyoroti biaya operasional pesawat yang tinggi itu. Ia menilai anggaran itu semestinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
Tahun 2023 ini, Polri mendapat pagu anggaran sebesar Rp111 triliun. Tetapi anggaran itu masih saja dikeluhkan terlalu kecil.
BACA JUGA:Wujudkan Program Prioritas Kapolri, Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir Lakukan Pembersihan Sampah
Kompolnas juga menyuarakan masih rendahnya kesejahteraan dan gaji anggota Polri, yang disampaikan Kompnas saat HUT Bhayangkara 1 Juli lalu. Biaya operasional penanganan perkara, juga kerap menjadi alasan mandeknya penyidikan kasus-kasus yang ditangani Polri.