Tilang elektronik juga masih banyak belum jalan, dengan alasan kekurangan anggaran. Bambang menyoroti peresmian sejumlah gedung Polri di lahan hibah perusahaan swasta. Salah satunya, Gedung Brimob Polda Metro Jaya di PIK 2.
Tentu saja hibah pihak swasta ini sangat rentan konflik kepentingan. Hal ini menunjukkan sumber anggaran Polri tidak cukup untuk menunjang keperluan insfrastrukturnya sendiri.
"Tentu saja sangat disayangkan kalau anggaran digunakan hal-hal tidak mendesak," ujarnya.
BACA JUGA:140 Bintara Remaja Polri Baru Polda Sumsel Dilantik, Disiapkan untuk Pengamanan Pemilu 2024
Keputusan yang dinilai tidak tepat ini, beberapa Bambang, menimbulkan pertanyaan dimasyarakat, hingga memperngaruhi kepercayaan kepada Polri. Apalagi hampir satu tahun Polri diterpa badai internal.
"Menghadiahi institusi sendiri dengan pesawat Rp 1 triliun, tentu momentumnya tidak tepat," kata Bambang.
Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani mengatakan, Komisi III tidak ikut campur, terkait pemilihan jenis dan kapasitas pesawat, sebab menjadi kewenangan Polri.
"Bagi Komisi III itu yang penting prosesnya telah benar. Ketika yang dipilih Polri adalah pesawat bela pakai jenis Boeing 737-800, silahkan saja," kata Asrul Sani.