Layanan Jemput Bola Kemenkum Babel di Car Free Day: Edukasi Apostille, Perseroan Perorangan, dan Pendaftaran M

Langkah ini berhasil menarik perhatian pengunjung CFD, terutama pelaku UMKM dan komunitas ekonomi kreatif yang ingin mengetahui cara melindungi produk dan inovasinya melalui pendaftaran merek maupun badan hukum.

Menurut Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo, kegiatan ini bukan hanya sekadar layanan, tetapi juga bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk memahami pentingnya legalitas dalam kegiatan ekonomi

“Legalitas badan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual menjadi kunci keberlanjutan usaha. Dengan memahami layanan AHU dan KI, para pelaku UMKM dapat lebih percaya diri mengembangkan bisnisnya secara sah dan terlindungi hukum,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Divisi P3H, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa sinergi antara bidang pelayanan hukum dan pembinaan hukum menjadi penting untuk memastikan masyarakat tidak hanya memahami prosedur hukum, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam berusaha.

Kegiatan layanan publik di CFD ini merupakan bagian dari strategi jemput bola Kanwil Kemenkum Babel dalam memperluas jangkauan layanan digital berbasis masyarakat.

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Dorong UMKM Naik Kelas, Serahkan Sertifikat Merek Jasa “Kurma Qurbee”

BACA JUGA:Kemenkumham Babel dan UBB Tingkatkan Kesadaran Kekayaan Intelektual di Kalangan Mahasiswa

Selain meningkatkan kesadaran hukum, kegiatan ini juga bertujuan memperkenalkan inovasi layanan digital Kemenkum yang kini dapat diakses secara daring, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor.

Dengan suasana pagi yang hangat dan penuh semangat olahraga di Taman Dealova, kegiatan ini berjalan interaktif.

Para pengunjung tidak hanya berkonsultasi, tetapi juga berdiskusi langsung mengenai peluang perlindungan hukum terhadap produk dan karya mereka.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Babel menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan layanan hukum yang inklusif dan berbasis masyarakat, selaras dengan semangat transformasi digital layanan publik Kemenkum yang terus digelorakan di seluruh Indonesia.

Sumber: