Bupati Empat Lawang Hapus Anggaran Mobil Dinas Demi Bayar BPJS Rakyat

SUMEKS.CO - Sebuah langkah berani kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Baru kurang dari 100 hari menjabat, pemimpin yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel dan Ketua KAHMI Sumsel ini mengambil keputusan penting yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan dinas baru, Joncik Muhammad memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan sebagai bupati.

Anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk pengadaan mobil dinas dialihkan sepenuhnya ke sektor kesehatan, khususnya untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang.

“Yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yang lain. Kita fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan seperti pembayaran BPJS. Kalau untuk berkegiatan aku pakai mobil pribadi dak apo-apo,” ungkap Joncik yang juga menjabat Ketua DPW PAN Sumsel.

BACA JUGA:BISMILLAH, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad Resmi Buka MPLS Sekolah Rakyat, Begini Pesannya

BACA JUGA:Bupati Muara Enim Dukung Penuh Kepemimpinan Joncik Muhammad di Empat Lawang, Siap Ciptakan Kemajuan Bersama

Dana Rp10 Miliar untuk BPJS Warga

Pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar. Dana tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban BPJS sehingga ribuan warga kembali bisa mengakses layanan kesehatan.

Pemerintah menargetkan seluruh tunggakan akan diselesaikan pada September, sehingga masyarakat tak lagi terkendala biaya saat berobat di fasilitas kesehatan.

Langkah ini diapresiasi oleh banyak kalangan. Tokoh masyarakat menilai kebijakan tersebut sebagai bukti nyata kepedulian seorang pemimpin terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Sementara pihak rumah sakit dan tenaga medis menilai tambahan anggaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan pasien.

BACA JUGA:Joncik-Arifa'i Resmi Jabat Bupati & Wabup Empat Lawang Periode 2025-2030, Siap Bawa Kemajuan 5 Tahun ke Depan

BACA JUGA:Tangis Joncik-Arifai, Ungkapan Kelegaan Usai MK Putuskan Tolak Gugatan HBA-Henny di Pilkada Empat Lawang

Tantangan Pengelolaan Anggaran

Meski menuai banyak apresiasi, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa kebijakan ini juga membawa tantangan baru. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran kesehatan dengan transparan dan tepat sasaran.

Semangat pro rakyat harus konsisten diwujudkan di berbagai sektor, bukan hanya pada layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber: