DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sepakati Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 hingga 2029

--

“Pada Pasal 47 Ayat (1) Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, dan pada ayat (2) bahwa penyusunan rancangan awal tersebut merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,” kata Ketua DPRD Provinsi Sumsel.

Kemudian Ketua DPRD menjelaskan proses pada tahapan pembahasan rancangan awal RPJMD yang disampaikan oleh  Gubernur terpilih untuk selanjutnya dibahas Bersama oleh pihak legislative, yang telah dibahas DPRD Prov.Sumsel oleh Pimpinan DPRD, Bapemperda, dan Ketua Komisi I s.d V DPRD Prov.Sumsel Bersama tim penyusun rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumsel.

“Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor: 000.7.2.2/1058/Bappeda-V/2025 Tanggal 7 Mei 2025 Hal penyampaian rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, telah menyampaikan rancangan awal rpjmd provinsi sumatera selatan tahun 2025-2029 untuk dibahas antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Tim Penyusun Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Pada Bab II Huruf F angka 1 bahwa pembahasan dan penyepakatan nota kesepakatan terhadap Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh DPRD,” beber Ketua DPRD Provinsi Sumsel.

BACA JUGA:Anggota DPRD Sumsel Hj Rita Suryani, Tinjau dan Berikan Bantuan pada Korban Banjir di Muratara

BACA JUGA:Ratusan Buruh Serbu DPRD Sumsel, Tuntut Revisi Upah dan Perda Ketenagakerjaan Demi Kesejahteraan Pekerja

“Menindaklanjuti hal tersebut maka telah dilaksanakan pembahasan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 oleh Pimpinan DPRD, bapemperda dan juga Ketua Komisi I s.d V DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Penyusun Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari rabu tanggal 14 mei 2025 yang lalu,” lanjut Ketua DPRD Provinsi Sumsel.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel menegaskan bahwa paripurna hari ini adalah rangkaian pembahasan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025 s.d 2029 berupa penyepakatan diwujudkan dengan penandatangan kesepakatan antara eksekutif dan legislative, Gubernur dan DPRD Provinsi Sumsel, selanjutnya untuk dibahas dijadikan rancangan peraturan daerah.

--

“Pada hari ini kita akan melakukan tahapan pendatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sumatera Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029, hal ini memenuhi amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 pasal 49 ayat (5) bahwa hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Awal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD Bab II huruf f angka 3 lampiran inmendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029, bahwa hasil pembahasan bersama ranwal RPJMD dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga pasal 67 ayat (6) peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan nomor 19 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan bahwa hasil rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan akan ditandatangani oleh Ketua DPRD Bersama Gubernur dalam rapat paripurna, selanjutnya untuk dibahas dijadikan rancangan peraturan daerah” Ketua DPRD Prov.Sumsel.

Setelah penjelasan Ketua DPRD Prov.Sumsel dilanjutkan acara inti yaitu prosesi penadatangan penandatanganan nota kesepakatan Bersama antara DPRD Provinsi Sumsel dan Gubernur Sumsel, dan paripurna pun berakhir.(*)

Sumber: