Bupati OKI Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi dan Efisiensi Musrenbang RKPD 2026 Bappeda OKI

Bupati OKI Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi dan Efisiensi Musrenbang RKPD 2026 Bappeda OKI

Bappeda OKI gelar Musrenbang RKPD tahun 2026 Kabupaten OKI, di Aula Bappeda, Rabu 30 April 2025. Foto : Niskiah/Sumeks.Co--

“Untuk contoh, pemerintah pusat sedang fokus pada swasembada pangan. Mereka membangun bendungan dan irigasi primer. Lalu bagaimana dengan irigasi sekunder dan tersier. Ini sampai atau tidak airnya ke sawah-sawah masyarakat," kata dia. 

BACA JUGA:Pj Wako Cheka: Palembang Emas Dimulai dari Kelurahan, Musrenbang 2025 Jadi Langkah Awal

BACA JUGA:Polda Sumsel Kembali Raih Penghargaan Reformasi Birokrasi Polri WBK-WBBM pada Musrenbang 2024

Jadi, ditambahkannya, sinkronisasi dalam penyusunan RKPD tahun 2026 harus in line, harus seirama. Jangan sampai pusat atau provinsi ke kanan, kita ke kiri. Kita akan kehilangan momentum.

Pihaknya juga mengingatkan kepada kepala perangkat daerah bahwa di tengah keterbatasan anggaran, harus cerdas membangun komunikasi dan relasi dengan pemerintah pusat, provinsi, BUMN, maupun pihak swasta.

“Jadi siilahkan ketuk pintu, kulo nuwun, siapa tahu ada program yang bisa direalisasikan untuk masyarakat Ogan Komering Ilir. Sekali lagi, kuncinya adalah komunikasi dan sinkronisasi,” tegasnya lagi.

Ditegaskan juga bahwa program yang disusun harus berorientasi pada hasil dan berdampak secara ekonomi. Penganggaran tidak boleh dibagi rata ke semua dinas sehingga tidak ada skala prioritas.

BACA JUGA:Pemkot Prabumulih Gelar Musrenbang RPJPD 2024-2025 dan RKPD 2025

BACA JUGA:Sekda Supriono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Sumsel Tahun 2025

“Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas, seremonial, atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan tahun sebelumnya yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Penganggaran harus produktif dan menghasilkan return ekonomi. Semua harus dikalkulasi, dihitung, lalu dieksekusi,” terangnya. 

Terakhir program yang disusun harus tepat sasaran dan strategis. Ini artinya, manfaat dari APBD maupun APBN harus benar-benar dirasakan masyarakat.

“Jadi jangan sampai anggaran untuk stunting, misalnya, justru habis untuk rapat-rapat atau studi banding. Kuncinya adalah anggaran yang berdampak,” tegasnya.

Masih kata Bupati, bahwa persoalan krusial yang dihadapi saat ini adalah infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, yang sebagian besar mengalami kerusakan.

BACA JUGA:Sekda Supriono Buka Forum Lintas Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang RKPD Sumsel Tahun 2025

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Musrenbang RPJPD Sumsel 2025-2045

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber: