CERMATI, Ini Respon Presiden Prabowo Terhadap 8 Sikap Purnawirawan

Sumeks.co – Presiden Prabowo Subianto memberikan respon terhadap delapan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Prabowo menghormati dan memahami pernyataan tersebut.

Pernyataan sikap itu berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

Hal itu disampaikan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto.

Wiranto bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 24 April 2025.

"Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto.

Menurutnya, Presiden Prabowo dan para purnawirawan berasal dari almamater yang sama.

BACA JUGA:Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Kian Kencang, Sutiyoso: Belum Mampu Urus Negara

BACA JUGA:Wapres Gibran di Ujung Tanduk? Desakan Pemakzulan Purnawirawan TNI Guncang Politik Pasca-Pilpres 2024

Mereka satu perjuangan dan satu pengabdian.

Presiden Prabowo pun punya sikap moral yang sama.

Semua itu berlandaskan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

"Oleh karena itu, beliau memahami itu," ujar Wiranto.

Namun, Prabowo tidak memberikan jawaban spontan terhadap usulan itu.

Wiranto menjelaskan, Presiden perlu mempelajari setiap poin secara mendalam.

Isu-isu yang disampaikan bersifat fundamental.

"Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab," tegas Wiranto.

Presiden harus menelaah isi usulan satu per satu.

Karena menurut Wiranto, masalah-masalah itu bukan hal ringan.

"Masalah-masalah itu sangat fundamental," jelasnya.

Wiranto juga menekankan soal batasan kewenangan Presiden.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berlaku prinsip pemisahan kekuasaan.

Ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

BACA JUGA:Momen Lebaran 2025, Wapres Gibran Temani Anak Yatim Pilih Baju Baru

BACA JUGA:Begini Akibat Antusias Publik Sambut Program 'Lapor Mas Wapres'

"Oleh karena itu, usulan di luar domain eksekutif tidak dijawab," ujar Wiranto.

Presiden Prabowo hanya akan merespon hal-hal yang menjadi kewenangannya.

"Kalau bukan bidang Presiden, tentu tidak akan dijawab atau ditanggapi," tegas Wiranto lagi.

Wiranto juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

Presiden meminta masyarakat untuk tidak terpancing polemik di media sosial.

Menurutnya, kegaduhan harus dihindari.

"Kita jangan sampai gaduh. Perbedaan itu wajar," ujar Wiranto.

Namun, perbedaan jangan sampai memecah bangsa.

"Kita sedang menghadapi banyak tantangan. Harus tetap bersatu," lanjutnya.

Pesan ini penting untuk menjaga ketenteraman.

Wiranto juga menyebutkan, penjelasan resmi soal usulan itu akan disampaikan pada saat yang tepat.

"Penjelasan resmi akan keluar nanti, demi menjaga ketenteraman," katanya.

BACA JUGA:Memanas, DPP PDIP Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby Sebagai Kader

BACA JUGA:Cagub Sumsel Herman Deru Berkunjung ke Kediaman Jokowi di Solo, Dapat Pesan Khusus

Menurut Wiranto, bangsa Indonesia harus fokus pada keharmonisan dan kebersamaan.

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah serius.

"Kita harus satu. Menjaga ketertiban dan ketenteraman di tengah masyarakat," tambah Wiranto.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI sebelumnya telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo.

Surat itu ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai matra TNI.

Beberapa tokoh besar ikut menandatangani surat tersebut.

Antara lain Wapres ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Ada juga mantan Menag sekaligus mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi.

Kemudian mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto.

Mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Serta mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Surat itu memuat delapan sikap resmi dari para purnawirawan.

Berikut delapan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan:

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan.

2. Mendukung program Asta Cita Kabinet Merah Putih, kecuali proyek Ibu Kota Negara (IKN).

3. Menghentikan proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang.

Mereka menilai proyek-proyek itu merugikan masyarakat dan lingkungan.

4. Mengusir tenaga kerja asing asal Cina.

Tenaga kerja asing itu dianggap mengancam kedaulatan ketenagakerjaan nasional.

BACA JUGA:Curhatan Acil Bocah SD ke Prabowo Soal Jalan Rusak di Lampung Viral

BACA JUGA:Waduh! Jelang Kedatangan Presiden Prabowo Truk Peti Kemas Mogok di Jalan Kolonel Barlian

5. Menertibkan pengelolaan pertambangan.

Semua pengelolaan harus sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3.

6. Melakukan reshuffle kabinet.

Menteri yang terindikasi korupsi harus segera diganti.

Juga pejabat yang terikat dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo.

7. Mengembalikan fungsi Polri.

Polri harus kembali sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri harus berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

Ini menyusul cacat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres.

Delapan poin tersebut mewakili kegelisahan para purnawirawan.

Mereka menilai bangsa ini perlu arah yang lebih tegas dan bersih.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Kagum Lahan Rawa di Banyuasin Disulap Jadi Sawah Produktif

BACA JUGA:Menkopangan Zulhas Takjub Gubernur Herman Deru Sulap Rawa Tempat Buaya Menjadi Sawah Produktif

Presiden Prabowo berjanji akan mempelajari usulan itu dengan serius.

Dia akan menimbang masukan tersebut demi kepentingan bangsa.

Sikap kehati-hatian ini diambil demi menjaga stabilitas nasional.

Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

"Kita tetap menjaga persatuan, demi Indonesia yang lebih baik," tutup Wiranto.

Sumber: