Janji Tinggal Janji, Ratusan Peta Desa di Lahat Tak Rampung Dibuat Asal-asalan, Padahal Deadline Hanya 6 Bulan

CV CDI sosialiasi selalu mengatakan kalau kerja mereka itu didasarkan pada Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan di wilayah dalam kecamatan Lahat.

Di Permendagri nomor 45 itu seharusnya pembuatan peta desa dilakukan oleh tim PPB Des kabupaten yang dibentuk oleh Bupati yang mengunakan APBN, APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BACA JUGA:Penampakan 2 Mantan Pejabat Disumpah Jaksa Saat Diperiksa Kasus Pembuatan Peta Desa Diduga Fiktif di Lahat 

BACA JUGA:Pemkab Muba Bergerak Cepat, Bantuan Tanggap Bencana Untuk Korban Kebakaran Desa Petaling

Apalagi di pasal 15 Permengagri itu jelas ditegaskan bahwa pembuatan peta desa tidak bisa sembarangan, apalagi CV CDI membuat ratusan peta itu hanya 6 bulan.

Padahal, penegasan batas Desa untuk Desa yang terbentuk sebelum ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku dilakukan melalui banyak tahapan, yaitu:

a. pengumpulan dan penelitian dokumen;

b. pembuatan peta kerja;

c. pelacakan dan penentuan posisi batas;

d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan

e. pembuatan peta batas Desa.

Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des kabupaten/kota.

BACA JUGA:Penampakan 2 Mantan Pejabat Disumpah Jaksa Saat Diperiksa Kasus Pembuatan Peta Desa Diduga Fiktif di Lahat 

BACA JUGA:Pemkab Muba Bergerak Cepat, Bantuan Tanggap Bencana Untuk Korban Kebakaran Desa Petaling

Sumber: