Muzakir Manaf - Fadhlullah Dilantik sebagai Gubernur dan Wagub Aceh, Begini Perjalanan Mantan Pemimpin GAM

Namun khusus Aceh, ada aturan khusus yaitu UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyebutkan jika kepala pemerintah Aceh dilantik dalam sidang paripurna DPR Aceh. 

Atas dasar itu dan permintaan DPR Aceh serta Muzakir Manaf, agar Gubernur Aceh bisa dilantik 12 Februari sehingga ada waktu bagi Gubernur untuk melantik Bupati/Wali Kota di hadapan sidang DPRK masing-masing. 

Usai dilantik Gubernur, para pimpinan daerah di Aceh tersebut nantinya akan bisa hadir dalam pelantikan kepala daerah serentak dan mengikuti retret bersama presiden yang akan dilaksanakan di Akmil Magelang.

Dari Pejuang Gerilya hingga Gubernur Aceh 2025-2030

Muzakir Manaf, akrab disapa Mualem. Dia adalah seorang politikus dan mantan pemimpin gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030. 

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Waliyul 'Ahdi Lembaga Wali Nanggroe Aceh sejak 27 Desember 2022. 

Mualem sebelumnya pernah menduduki posisi Wakil Gubernur Aceh periode 2012–2017 dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan politik dan perdamaian di Aceh.

BACA JUGA:Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemkot Palembang Perbanyak Tempat Wisata untuk Tingkatkan Daya Tarik Kota

BACA JUGA:Lagi Asyik Ngobrol, Mendagri Tito Karnavian Tiba-Tiba Disemprot Anggota Komisi II DPR RI

Memimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Mualem lahir pada 3 April 1964 dan setelah lulus SMA pada tahun 1984, ia sempat melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebelum akhirnya bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Tahun 1986, ia berangkat ke Libya untuk menerima pelatihan militer bersama anggota GAM lainnya dan bahkan sempat menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.

Pasca tewasnya Panglima GAM Abdullah Syafi'i dalam pertempuran melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2002, Mualem diangkat sebagai Panglima Komando Pusat GAM, memimpin perjuangan hingga perundingan damai dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005 di Helsinki, Finlandia.

Setelah Perjanjian Helsinki, ia mendirikan Komite Peralihan Aceh (KPA) yang berperan dalam reintegrasi mantan kombatan ke masyarakat.

Pada tahun 2007, Mualem turut mendirikan Partai Aceh, yang menjadi kendaraan politik bagi mantan anggota GAM untuk terlibat dalam pemerintahan. 

Sumber: