Piloting Layanan Bersama Front Office DJPb Sumsel dan KPPN Palembang Tingkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi

Dengan adanya layanan bersama ini, mitra kerja Ditjen Perbendaharaan, yang meliputi 265 satuan kerja (Satker), 5 pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Prabumulih), serta masyarakat umum, dapat mengakses layanan treasury dengan lebih mudah dan terintegrasi.

Kepala KPPN Palembang, yang juga terlibat langsung dalam pelaksanaan piloting ini, menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan inovasi ini karena dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan instansi terkait.

Dengan adanya layanan bersama ini, semua kebutuhan terkait dengan pengelolaan dana APBN, konsultasi anggaran, dan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, tanpa perlu mengunjungi beberapa tempat berbeda.

BACA JUGA:Buruan Klaim Sekarang, Link DANA Kaget Dapatkan Rp200 Ribu Sekarang Juga!

BACA JUGA:Sepanjang 2024, Hutama Karya Berhasil Salurkan Dana Rp 25,84 Miliar untuk Program TJSL

Selain itu, pelaksanaan layanan bersama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Dengan layanan yang lebih terpusat dan lebih mudah diakses, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja dapat memperoleh informasi dan pelayanan yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan jelas.

Hal ini tentu saja berkontribusi pada tercapainya tujuan besar Ditjen Perbendaharaan dalam menjaga dan mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, implementasi piloting layanan bersama ini adalah langkah penting dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan berkelanjutan.

BACA JUGA:BPS Palembang Sebut Diskon Tarif Listrik Pengaruhi Deflasi yang Cukup Besar

BACA JUGA:Barang Bukti Kasus Sabu Berkurang Lebih dari 1 Kg, AMSPTK Geruduk PN Palembang Minta Hakim Hal Ini

Para stakeholders kini dapat merasakan manfaat dari integrasi layanan yang ada, yang memungkinkan mereka mengakses berbagai jenis layanan yang mereka butuhkan dalam satu lokasi yang lebih mudah dijangkau.

Melalui inovasi ini, Ditjen Perbendaharaan menunjukkan komitmennya dalam melakukan reformasi birokrasi yang berbasis teknologi, serta dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan penerapan teknologi dan integrasi layanan, diharapkan pelayanan yang diberikan dapat lebih responsif, efisien, dan memberikan dampak positif bagi stakeholders dan masyarakat luas.

Dengan demikian, pelaksanaan Piloting Layanan Bersama Front Office di KPPN Palembang ini bukan hanya sebuah langkah awal, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi layanan yang lebih besar di seluruh Indonesia.

Sumber: