Piloting Layanan Bersama Front Office DJPb Sumsel dan KPPN Palembang Tingkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Dalam upaya meningkatkan efisiensi layanan serta kualitas layanan kepada stakeholders, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan) melakukan langkah-langkah inovatif dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mitra kerjanya.

Sebagai bagian dari program digitalisasi dan efisiensi, Ditjen Perbendaharaan telah mengimplementasikan layanan non-tatap muka menggunakan Aplikasi SAKTI dan SPAN.

Aplikasi-aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah aksesibilitas layanan treasury bagi stakeholders, termasuk instansi pemerintah, masyarakat, serta mitra kerja lainnya.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Ditjen Perbendaharaan juga berupaya meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang layanan instansi vertikal.

BACA JUGA:Puluhan Personel Polda Sumsel Terima Pin Emas dan Perunggu Kapolri Serta Pin Emas Kapolda

BACA JUGA:Awal Tahun 2025, Lapas Purwodadi Ikuti Apel Virtual Bersama Kementerian Hukum dan HAM

Hal ini sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang menyarankan untuk melakukan integrasi Customer Service yang berlokasi pada satu gedung dengan bentuk layanan bersama Front Office.

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh para pengguna layanan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dilaksanakannya Piloting Layanan Bersama Front Office pada 3 Februari 2025, di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang, yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sumatera Selatan.

Inovasi layanan publik 2025: KPPN Palembang hadir dengan layanan terpadu untuk seluruh mitra kerja.--

Piloting ini bertujuan untuk menguji sistem pelayanan bersama ini, serta melihat sejauh mana kemudahan akses dan efisiensi yang dapat dihasilkan dari penggabungan berbagai jenis layanan dalam satu tempat.

BACA JUGA:Pasutri di Muara Telang Banyuasin Dirampok, 8 Pelaku Masuk ke Rumah, Uang Rp80 Juta, Emas hingga Sembako Raib

BACA JUGA:HIMTRO Universitas Bina Darma Kirim Delegasi Terbaik dalam Rakernas FKHMEI ke-XIV di Yogyakarta

Layanan yang diberikan dalam Piloting ini mencakup berbagai jenis layanan yang sangat penting bagi kelancaran pelaksanaan anggaran negara dan daerah, antara lain pencairan dana atas beban APBN, revisi anggaran, penetapan maksimum pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta layanan konsultasi terkait laporan keuangan, APBD, dan pelaksanaan anggaran lainnya.

Sumber: