Resmi Dipecat, Mantan AKP Dadang Tidak Banding Saat Diputus PTDH Disidang KKEP, Sanksi Etik Perbuatan Tercela

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Syahroni enggan mengungkapkan apa yang dipercakapkannya saat bertemu AKP Dadang.

Menurut itu ranah penyidik untuk menyampaikan

“Komisi III yang datang hari ini adalah melakukan pertanyaan apa yang yang terjadi untuk disikapi oleh pelaku (AKP Dadang), saya nggak bisa sebutkan apa tadi yang saya tanya di dalam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan,” bebernya.

BACA JUGA:DPR Turun, Semua Kapolres Diminta Tutup Semua Tambang Ilegal Di Sumbar Imbas Aksi ‘Koboy’ AKP Dadang Iskandar

BACA JUGA:Netizen Meradang, Nilai Akun TikTok Dukung AKP Dadang Iskandar Sudah Kenyang Makan Duit Haram Tambang Ilegal

Tapi minimal pesan-pesan dari kami-kami ini anggota DPR yang datang ke Sumbar ini adalah ingin masalah ini disikapi dengan lugas.

Aksi AKP 'koboy' Dadang Iskandar membuat wakil rakyat gerah, semua tambang ilegal di Solok Selatan dan Sumatera Barat pada umumnya ditutup.

Wakil Ketua Komisi III Anggota DPR-RI, Ahmad Syahroni menyampaikan kepada wartawan bahwa Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono sudah memerintahkan Kapolres-Kapolresnya untuk menutup semua tambang ilegal itu tanpa terkecuali.

“Perintah Kapolda itu disambut oleh Kapolres-kapolres yang menyatakan siap atas perintah Kapolda Sumbar,” ungkap Syahroni kepada wartawan, di Mapolda Sumbar, Senin, 25 November 2024,

Syahroni mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolda Sumbar memerintahkan itu secara langsung dihadapan DPR.

BACA JUGA:Penampakan Tambang Galian C yang Diungkap AKP Ryanto Ulil Anshar, Hingga Membuat AKP Dadang Kalap

BACA JUGA:Fakta Baru Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Juga Diduga Hendak Habisi Kapolres

“Komisi III yang datang hari ini adalah melakukan pertanyaan apa yang yang terjadi untuk disikapi oleh pelaku (AKP Dadang), saya nggak bisa sebutkan apa tadi yang saya tanya di dalam, dan itu hanya bisa dilakukan oleh penyidik selaku penerapan tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan,” bebernya.

Tapi minimal pesan-pesan dari Komis III DPR yang datang ke Sumbar ini adalah ingin masalah ini disikapi dengan lugas.

Sumber: