Pj Gubernur Elen Setiadi Komitmen Ciptakan Pilkada Serentak di Sumsel Berjalan Aman dan Damai

Selanjutnya yakni Kesiapan Infrastruktur dan Logistik.

Pilkada memerlukan kesiapan infrastruktur dan logistik di semua aspek; mulai dari sarana dan prasarana pemungutan suara hingga teknologi informasi untuk penghitungan suara. 

Untuk membantu fokus kesiapan infrastruktur dan logistik, untuk itu diharapkan dapat menetapkan target waktu sehingga mengarahkan prioritas yang harus diselesaikan dan yang tidak penting.

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Bahas Upaya Pencegahan Judi Online Bersama OJK Sumsel

BACA JUGA:Pj Bupati Muba Bersama Pj Gubernur Sumsel Tinjau Kondisi Jembatan P6 Kecamatan Lalan

Dengan demikian kesiapan infrastruktur dan  logistik dapat selesai jauh-jauh hari sebelum hari pemungutan suara. 

Berikutnya adalah Pengamanan dan Stabilitas.

Aspek keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan Pilkada. Saya m mengharapkan TNI dan Polri, sebagai ujung tombak dalam menjaga stabilitas keamanan, untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. 

Selanjutnya yang tak kalah penting adalah Netralitas dan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

BACA JUGA:PWI Ogan Ilir Utus 4 Wakil di Porwanas 2024 Banjarmasin, Dilepas Pj Gubernur Sumsel di Griya Agung Palembang

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Serahkan SK Remisi Umum Bagi Narapidana dan Anak Binaan Lapas Pakjo

Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik dalam pelaksanaan Pilkada. 

"Saya menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta di kabupaten/kota, fokus menjalankan tugasnya dengan profesional, mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon," jelasnya.

"Pimpinan OPD dapat melakukan sosialisasi intensif tentang netralitas dan membentuk tim pemantau netralitas ASN di setiap kabupaten/kota," sambungnya. 

Dalam kesempatan itu, Elen juga berpesan kepada para Camat, 241 Camat di Sumatera Selatan adalah garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik. 

Sumber: