Kejutan, Putusan MK Hari Ini Buka Peluang PDIP Mencalon Gubernur DKI, Bagaimana Peluang Anies Baswedan-Ahok?

"Kami sebagai cagub dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu relawan. Jadi kami tak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung," kata Dharma dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/8/2024).

BACA JUGA:Mahfud MD: ‘Serius Ada 3 Undang-Undang Dilanggar Kasus Pencatutan KTP Warga Jakarta Buat Nyalon Kepala Daerah’

BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Bagus Pegi Setiawan Bebas, Kasus 8 Tahun Dibiarkan Baru Dibuka Setelah Film Vina Ramai 

Sebelumnya warga Jakarta ramai-ramai memprotes jika KTP-nya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun Wardhana maju calon independen. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan Dharma Pongrekun-Kun hingga Sabtu kemarin.

PBHI menyatakan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99.

BACA JUGA:Mahfud MD: ‘Serius Ada 3 Undang-Undang Dilanggar Kasus Pencatutan KTP Warga Jakarta Buat Nyalon Kepala Daerah’

BACA JUGA:Mahfud MD Sebut Bagus Pegi Setiawan Bebas, Kasus 8 Tahun Dibiarkan Baru Dibuka Setelah Film Vina Ramai 

Dugaan pencatutan KTP warga Jakarta oleh bakal calon Kepala Daerah di DKI Jakarta ada 3 Undang-Undang yang sekaligus dilanggar.

Demikian menurut mantan Menkopolhukam RI, Prof Mahfud MD. “Kalau mau jujur, mau objektif itu harus dibatalkan dan dipidanakan pelakunya,” tegasnya.

Karena menurut Mahfud ada sekurang-kurangya 3 Undang-Undang yang serius yang dilanggar.

Pertama, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat 1, 2 dan 3.

BACA JUGA:Viral Pencatutan Data Pribadi Buat Nyalon Kepala Daerah di Jakarta, Ini Lho Akibat Data Pribadi Mudah Dibobol 

BACA JUGA:2 Karyawan Bank Jadi Terdakwa Korupsi, Modus Investasi Abal-Abal hingga Manipulasi Data Nasabah KUR

“Itu melarang orang membuka data pribadi seseorang dengan cara melawan hukum,” tegasnya.

Dengan cara melawan hukum itu kata Mahfud MD, artinya tanpa izin dari siapapun, lalu melarang memberitahu atau menyebarkan kepada seseorang. Lalu, yang ketiga itu dilarang menggunakan untuk kepentingan sesuatu.

Sumber: