Pimpin Apel Siaga, Airlangga Hartarto Sampaikan 10 Arahan Penanggulangan dan Penanganan Karhula Sumsel

“Karhutla ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk mencegah dan menanggulanginya,” pungkas Airlangga.

Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri telah menetapkan status siaga karhutla. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya karhutla yang lebih besar.

Upaya pencegahan karhutla yang dilakukan di Sumsel antara lain dengan sosialisasi kepada masyarakat, patroli terpadu.

BACA JUGA:Titik Api Karhutla Muncul di Sejumlah Wilayah, Polda Sumsel Gelar Kekuatan Personel dan Perlengkapan

BACA JUGA:MEMBARA! Ini Penampakan Kebakaran Lahan di Ogan Ilir, Satgas Karhutla Terpaksa Lakukan Penyekatan Api

Sementara Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto menyebutkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan 10 arahan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel. 

Airlangga menyampaikan 10 arahan pada saat dirinya memimpin apel dan simulasi Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang, Sabtu 20 Juli 2024. 

"Pertama soal upaya pencegahan Karhutla perlu diprioritaskan, prioritas pencegahan jangan sampai terlambat," ucapnya Airlangga juga meminta manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terorganisasi. 

Jika di desa terjadi Karhutla atau ada api kecil, harus diinformasikan agar segera bisa tertangani di depan. 

BACA JUGA:Wanti-Wanti Hadapi Karhutla di Musim Kemarau, Kapolres Ogan Ilir Cek Kelayakan Peralatan

BACA JUGA:Warning Karhutla! 2 Titik Api Ditemukan di Banyuasin, BPBD: 6 Hektare Lahan Hangus Terbakar

"Semua unsur harus bergerak untuk melakukan deteksi dini, sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot)," ungkapnya. 

Dalam arahan itu, dia juga meminta jajaran di tingkatan bawah selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. 

Berikutnya memanfaatkan teknologi untuk monitoring pengawasan dengan sistem dasbor, pemanfaatan AI (artificial intelligence) dan Penerapan BCMS (Business Continuity Management System) untuk pemulihan cepat bila terjadinya gangguan pelayanan publik. 

"Unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Kepala Desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini. Kemudian upaya pemberian edukasi juga perlu terus dilakukan," katanya. 

Sumber: