Sekjen PWI Pusat Tegaskan Pengurus PWI Tak Pernah Ambil Keuntungan dari Kerjasama dengan Forum Humas BUMN

Sekjen PWI Pusat Tegaskan Pengurus PWI Tak Pernah Ambil Keuntungan dari Kerjasama dengan Forum Humas BUMN

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah.--

Ia menyatakan bahwa pernyataan tentang Rp 2,9 miliar dana BUMN yang tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah.

Dia juga menegaskan bahwa penggunaan dana BUMN diawasi secara ketat oleh PWI Pusat, Kementerian BUMN, dan pihak-pihak terkait lainnya.

BACA JUGA:H-3 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, Antrean Kendaraan Mulai Terjadi di Gerbang Tol Palembang

BACA JUGA:H-4 Lebaran Idulfitri 1445 H, 19.980 Kendaraan Melintas di Ruas Tol Kayuagung-Palembang

"DK PWI Pusat harus meralat kesalahan tersebut karena informasi yang mereka berikan. Angka yang didapat itu saya tidak tahu dapatnya dari mana," terangnya, Minggu 7 April 2024.

Sayid membeberkan bahwa kerjasama PWI Pusat dan Forum Humas BUMN dengan dukungan dana sebesar Rp 6 miliar digunakan untuk melakukan UKW di 10 provinsi pada Desember 2023 dan Januari 2024.

Informasi bahwa seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan laporan tertulis telah dibuat sesuai isi perjanjian kerjasama menambah dimensi baru pada permasalahan ini.

Sayid menyampaikan bahwa dari dukungan anggaran Rp 6 miliar dari Forum Humas BUMN, yang telah dilaporkan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 miliar.

BACA JUGA:Pj Bupati Apriyadi Mahmud Siagakan Alat Berat di Titik Rawan Mudik dan Arus Balik Lebaran

BACA JUGA:Pelaku yang Habisi Nyawa Pelajar SMP di OKU Timur Ditangkap, Motifnya?

"Data penggunaan keuangan terkait program UKW yang didanai oleh BUMN dapat ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI Pusat," jelasnya.

PWI Pusat akan menyelenggarakan lagu UKW di 10 Provinsi pada April hingga akhir 2024 mendatang dimulai dari Nabire, Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dan seterusnya. Termasuk rencana dua Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.

Anggaran akan diambil dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang akan dipakai untuk UKW 19 Provinsi.

"Klarifikasi ini saya buat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada," tegasnya.

Ia berharap ke depan, Dewan Kehormatan PWI Pusat dapat berpikir jernih dan positif dalam membuat pernyataan dengan berbasis fakta yang ada.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: