KEKHILAFAN ANGGAPAN KERUGIAN ANAK PERUSAHAAN BUMN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA

Yang kemungkinan besar menimbulkan kerugian termasuk memanajemen mitigasinya dengan berbagai lapisan cara, misalnya menggunakan jasa penilai independen dan masuknya komisaris independen dan komite audit.

Mengingat, PT Bukit Asam sebagai AP BUMN layaknya secara hukum sama dengan perseroan terbatas pada umumnya, sistem hukum itu harus dipercaya, karena seluruh

perusahaan swasta pada umumnya juga tidak pernah menggunakan mekanisme publik untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perseroan.

Paradoksal yang Dipelihara

Menganggap PT Bukit Asam yang merupakan AP BUMN sebagai perusahaan negara dan sebagai badan publik merupakan paradoksal yang dipelihara di negara ini, bahkan mengandung kekhilafan yang mutlak (absoluut error). 

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menimbulkan praktik parasit birokratik dalam suatu korporasi. 

Kecenderungan ini dipelihara tidak hanya oleh aparat penegak hukum dan auditor, tetapi juga oleh akademisi yang menganggap keuangan negara mengalir sampai jauh tanpa ada batas hukumnya.

Secara hukum, apabila PT Bukit Asam sebagai AP BUMN merupakan perusahaan negara dan pengelola keuangan negara, sudah seharusnya AP BUMN dijalankan dengan model birokrasi negara dengan sistem kepegawaian negara dan dibebankan pada APBN. 

Pada kenyataannya, semua sistim itu tidak pernah diterapkan dalam PT Bukit Asam sebagai AP BUMN.

Di sinilah terjadi paradoksal yang dipelihara, karena PT Bukti Asam sebagai AP BUMN terus diasumsikan dan dianggaplah sebagai bagian dari keuangan negara karena aliran uang

negara dapat mengalir sampai jauh, sehingga terjadi paradoksal yang hanya terjadi di Indonesia "keuangan negara dan kerugian negara dapat berbentuk hak dan kewajiban apapun, baik dalam lapangan hukum publik atau lapangan hukum perdata".

Kerugian dalam Tindakan Akuisisi oleh PT Bukit Asam

Dugaan kerugian tindakan akuisisi dalam AP BUMN, merupakan kerugian perseroan karena karakter hukumnya sebagai perseroan terbatas, juga sesuai dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, dapat menjadi kerugian negara apabila AP BUMN menerima dan menggunakan fasilitas negara.

Adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 secara teori hukum keuangan publik tepat, karena dalam hal AP BUMN menerima dan menggunakan fasilitas negara, terdapat jelas adanya uang, surat berharga, dan barang yang masih berstatus hukum milik negara dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme keuangan negara.

Sumber: