Presiden Jokowi Apresiasi Komitmen BRI Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan
Presiden RI Joko Widodo membuka langsung BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis 7 Maret 2024.--
BACA JUGA:Sediakan Layanan Lengkap Perbankan, BRI Dukung Keberhasilan Otorita Ibu Kota Nusantara
Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.
Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM.
Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan. Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.
Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.
BACA JUGA:Pria di OKI Embat Sepeda Listrik dan Sepeda Ontel Saat Pemilik Tinggalkan Rumah Salat Tarawih
"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp 3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini,” imbuh Sunarso.
Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya menekankan bahwa UMKM harus terus mendapatkan perhatian khusus.
“Saat ini 97% job creation di Indonesia berasal dari UMKM. Ini relatif sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih kecil, dikisaran 15%,” imbuhnya.
“Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataaan terhadap UMKM,” tambah Sri Mulyani.
BACA JUGA:Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400 Persen, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi
Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnect terhadap industri.
“Diperlukan inovasi kebijakan ekonsistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan,” ujar Teten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: