Kemenkumham Sumsel Rangkul APH Bahas Diversi Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Anak

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan merangkul Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membahas diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

“Penanganan perkara pidana terhadap anak harus dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi sesuai UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu peran serta dari semua Aparat Penegak Hukum (APH),” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya ketika membuka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan dengan tema Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi, Jumat 17 November 2023.

Menurut Ilham, diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana), merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh agar korban mendapatkan pemulihan dari sistem peradilan pidana yang dijalaninya.

BACA JUGA:Pemalak Dibikin Spot Jantung Pak Sopir Truk, Dibawa Jalan-jalan dengan Kecepatan Tinggi Sampai Memohon Ampun!

“Diversi bukan berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan memaksa korban berdamai sehingga si anak pelaku bebas dari perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi, keadilan untuk anak pelaku yang dicapai melalui proses diversi sejalan dengan keadilan bagi korban untuk didengarkan suaranya,” jelas Ilham kepada peserta sosialisasi di Hotel Aryaduta Palembang tersebut.

Mantan Kalapas Merah Mata Palembang itu menekankan bahwa Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak sangat penting dalam proses peradilan anak.

Tanpa litmas anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum. 

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Bambang Haryanto dalam laporannya menjelaskan bahwa kendala saat ini terkait diversi adalah kurangnya komunikasi yang intensif dari seluruh APH yang terlibat. 

BACA JUGA:Bali Tolak Jadi Tempat Penyebaran Nyamuk Wolbachia, Siti Fadilah Supari: Lagi-lagi Kita Jadi Bahan Penelitian

“Mari bersama-sama kita satukan persepsi terkait diversi. Meskipun banyak tantangan dan kendala dalam Sistem Peradilan Pidana anak, tujuan kita tetap satu yaitu mengedepankan masa depan dan hak-hak pelaku anak. Ayo kita urai satu-satu dan temukan solusi yang tepat guna mengutamakan diversi melalui Restorative Justice,” tegas Bambang.

Dalam proses diversi peradilan anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran tertinggi dibandingkan pihak APH lainnya.

Pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang berkedudukan di Balai Pemasyarakatan Kemenkumham sangatlah besar dimulai sejak fase pra-ajudikasi, ajudikasi hingga pasca ajudikasi.

Ketua Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) Wilayah Sumsel, Joni Ihsan selaku peserta dalam sosialisasi tersebut juga menyepakati hal itu.

Sumber: