Unsri Kukuhkan Prof Febrian Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Konsitusi dan Perundang-Undangan

Prof Dr Ferbrian SH MH -Naba Anwar-
PALEMBANG, SUMEKS.CO - Universitas Sriwijaya (Unsri) mengukuhkan Prof Dr Febrian SH MH sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Konsitusi dan Perundang-Undangan.
Pengukuhan oleh Rektor Unsri Prof Dr Taufik Marwa SE MSi berlangsung di Fakultas Hukum Unsri Palembang pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Prof Dr Febrian SH MH dalam orasi berjudul "Legisprudence Melalui Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", mengungkapkan pada pertengahan tahun 2022 lalu, tepatnya pada tanggal 16 Juni 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diundangkan.
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbaru ini telah mengubah dan mengatur materi baru yang menjadi pedoman dan panduan bagi para pembentuk undang-undang khususnya bagi para perancang peraturan perundang-undangan.
BACA JUGA:Pertanyakan Hak dan Status Selama 5 Tahun, Guru Besar FK Unsri Layangkan Surat Klarifikasi ke Rektor
Beberapa perubahan dan pengaturan baru dalam perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di antaranya :
1. Pengaturan mengenai penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang.
2. Pengaturan mengenai perbaikan kesalahan teknis penulisan terhadap Rancangan Undang-Undang yang baru saja disahkan.
3. Pengaturan kewenangan lembaga terhadap pengundangan yang diatur dalam Pasal 82.
4. Penambahan pengaturan terkait pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang oleh DPD dan Pemerintah.
5 Perubahan pengaturan mengenai partisipasi masyarakat atau publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
6. Penambahan pengaturan mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan yang
menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus itu sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: