Jelang Pileg 2024, ASN di Kabupaten Banyuasin Harus Netral dan Tegak Lurus

BANYUASIN, SUMEKS.CO - Menjelang pemilihan legislatif (pileg) pada 14 Februari 2024 mendatang, Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut dalam politik praktis. 

"ASN dan Honorer bekerja secara profesional," kata Erwin Ibrahim, Sekda Banyuasin.

Tentunya dengan bekerja secara profesional, akan membuat roda pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

"Jangan sampai ikut ikut berpolitik," jelasnya. 

BACA JUGA:Ustad Ebit Lew Bertemu UAS di Pekanbaru, Berikan Kaos Bertuliskan Soal Ujian, Sindir Mondy Tatto?

Dengan mulai memasuki tahun politik 2024 mendatang, Erwin menegaskan agar ASN dan Honorer agar tegak lurus dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. 

"Ikuti aturan yang berlaku," ungkapnya. 

Ia menambahkan ASN/PNS tidak boleh ikut kampanye itu berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 280 Ayat (2) huruf f, ASN adalah salah unsur yang dilarang untuk ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.

Tidak hanya ASN/PNS, ada beberapa jabatan yang tidak boleh ikut kampanye yaitu TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Gubernur/wakil Gubernur, Walikota/wakil walikota, Bupati/wakil bupati. 

BACA JUGA:Melalui Program Makmur, Tingkatkan Produktivitas dan Pengembangan Komoditas Pertanian

Jika nantinya pada saat masa kampanye, masyarakat mendapatkan ASN dan lain sebagainya ikut kampanye atau ikut tindakan kampanye, diharapkan untuk melaporkan hal itu kepada Bawaslu dan lembaga terkait lainnya.

Terpisah, Efriadi ketua Aliansi Masyarakat Untuk Institusi (Amunisi) Banyuasin mengatakan agar kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menindak tegas siapa saja ASN dan lainnya terlibat politik praktis 

"Jangan sampai tebang pilih," katanya.

Tentunya agar pelaksanaan pemilihan legislatif, pilpres dan lain sebagainya di Banyuasin dapat berjalan netral, tanpa ada unsur keberpihakan oknum dan lainnya dalam memenangkan calon.

Sumber: