Petani Sawit Inginkan Pemkab OKI dan Penegak Hukum Turun ke Lokasi, Ada Apa?

BACA JUGA:Aksi Demo Warga Melayu Tolak Relokasi Rempang Galang di Kantor BP Batam Berujung Ricuh, Pecah Aksi Lempar Batu

"Hasil yang ditentukan tetap satu poin yaitu apabila ada ketidak kepuasan dari pengklaim. Maka mereka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum," katanya. 

Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan OKI, Dedy Kurniawan mengatakan, dalam rapat telah dijelaskan bahwa Pemkab OKI sesuai dengan administrasi yang sudah selesai. 

Masih kata dia, bilamana nantinya ada pihak yang berkeberatan terkait persoalan lahannya maupun sertifikat. Segera selesaikan melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).

"Jadi bilamana ada pihak-pihak yang berkeberatan (pengklaim) soal lahannya atau sertifikatnya. Itukan bisa di perdata kan lewat PTUN," tegasnya.

BACA JUGA:Main Game 1 Menit Dapat Rp100.000, Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis 2023 Terbukti Membayar, Buruan Dicoba!

Ketika disinggung mengenai pemilik sah apakah sudah dapat melakukan aktivitas memanen kembali di lahan miliknya.

Dedy menyebut memang prinsipnya pemilik lahan yang sah yang dapat mengelolanya.

"Jadi sebenarnya kita mendorong kedua belah pihak menjaga situasi kondusif. Kita berharap seandainya terjadi kesepakatan ada negosiasi, ya silahkan saja," pungkasnya. (*)

Sumber: