WOOW! Ngebet Pengen Jadi Presiden, Perlu Modal Minimal Rp5 Triliun Gaes

WOOW! Ngebet Pengen Jadi Presiden, Perlu Modal Minimal Rp5 Triliun Gaes

Bakal calon Presiden RI yang akan bertarung pada Pemilu 2024.--

WOOW! Ngebet Pengen Jadi Presiden, Perlu Modal Minimal Rp5 Triliun Gaes

SUMEKS.CO - Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, sejumlah elite  partai politik mulai mengerucutkan nama-nama bakal calon Presiden RI dan bakal calon wakil Presiden RI.

Diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), memilih kader terbaiknya Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden RI yang ke-8 pada ajang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Menarik untuk diulas, berapa sih modal "cuan" yang harus dipersiapkan untuk mencalonkan diri baik sebagai wakil rakyat di yang duduk di parlemen atau sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

BACA JUGA:3 Anggota DPRD OKU Bakal di PAW, Diduga Langgar AD/ART Partai

Dikutip dari berbagai sumber informasi, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 Fahri Hamzah bongkar habis perihal modal minimal yang diperlukan untuk menduduki posisi tersebut.

Dalam suatu kegiatan, Fahri Hamzah menceritakan kalau ingin duduk menjadi calon anggota DPR RI setidaknya memerlukan modal uang pasa kisaran Rp5 miliar hingga Rp15 miliar.

Fahri Hamza juga blak-blakan bahwa kandidat calon anggota DPR RI, yang relatif kaya raya tentunya untuk modal seperti itu tidak menjadi masalah.

Para kandidat calon anggota Parlemen ini, lanjut Fahri Hamzah biasanya cuma merem saja dan tidak perlu ke dapilnya, hanya mengirimkan logistik, uang dan segala macam.

BACA JUGA:HOT INFO! Denny Siregar Sindir Kandidat Capres 2024 Jangan Dari Pemilik Partai, Ini Jawaban Menohok Netizen

Disebutkannya, orang ini di DPR tidak pernah berbicara, tidak pernah menyatakan pendapat.

"Tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik, kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini," ujar Fahri Hamzah.

Menurut, wakil ketua umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) ini menilai hal tersebut lumrah dan bisa jadi peringatan bagi Pemilihan Umum (Pemilu) di tanah air.

Karena tidak ada lagi budaya politik gagasan, melainkan membudayakan politik logistik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: