INTIP, Harta Kekayaan Wako Palembang, Bupati OKI hingga Gubernur Sumsel Tembus Hingga Rp 107 Miliar

INTIP, Harta Kekayaan Wako Palembang, Bupati OKI hingga Gubernur Sumsel Tembus Hingga Rp 107 Miliar

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Harta kekayaan pejabat di Sumatera Selatan, tak beda jauh dengan pejabat di daerah lain. Bahkan ada yang tembus hingga miliaran rupiah.

Menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rincian yang dilaporkan, rata-rata memiliki aset tanah dan bangunan yang cukup fantastis.

Aset pejabat ini tersebar di puluhan lokasi. Nilainya juga sangat fantastis. Tembus belasan miliar. 

Ketua DPRD Ogan Komering Ilir (OKI), Abdiyanto, sesuai LHKPN yang dilaporkan ke KPK pada 2021 (diumumkan 2022), memiliki harta kekayaan sebesar Rp3.070.339.650. 

BACA JUGA:3 Pentolan TPNPB Menyerah, Tapi Ada Syaratnya. Nyerah kok Pakai Syarat?

Abdiyanto punya 46 bidang tanah di wilayah Kabupaten OKI yang tercatat sebagai hasil sendiri.

“Karena kita orang desa dan biasa berkebun, sebagian besar uang dibelikan tanah,” katanya dikutip dari koran Sumeks.

Nah, nilai tanah dan bangunan asetnya sekitar Rp3,5 miliar. Sedangkan kas setara kasnya hanya Rp104 jutaan. Selain tanah juga ada tiga mobil dan dua motor dengan nilai Rp434 jutaan. Tapi ada utang Rp1 miliar lebih.

Untuk kepala daerah, Bupati Muratara, H Devi Suhartoni termasuk yang paling kaya. Berdasar e-LHKPN 2022 (laporan 2021), nilai harta kekayaannya terlapor Rp50,90 miliar.

BACA JUGA:Wajib Dicoba! Ini Varian Menu Best Seller Es Krim Mixue, Dijamin Anda Akan Ketagihan Lho

Devi menjadi kepala daerah terkaya di Sumsel, dengan kekayaan yang dimiliki. Namun jika dibandingkan dengan e-LHKPN 2021 (laporan 2020), terjadi penurunan hampir Rp9 miliar. Saat masih menjabat Wakil Bupati, Devi melaporkan kekayaannya Rp58 miliar.

Penurunan nilai LHKPN yang dilaporkannya 2021 (e-LHKPN 2022), menurut Devi karena membeli sejumlah bidang tanah untuk investasi. 

“Tapi insya Allah tahun depan laporan sudah naik lagi. Karena saya investasi kemarin jual aset beli tanah. Tahun depan sudah masuk dalam LHKPN lagi,” bebernya gamblang.

Sumber: sumatera ekspres