Hardiknas, Jangan Jadikan Pelaku Pendidikan Sebatas Vote Gate Saat Pilkada

FH menambahkan, sebagai provinsi yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, seharusnya Pendidikan di Sumsel mampu memutus mata rantai kemiskinan dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Jadi Pembina Upacara Hardiknas 2022

Persoalan lain yakni, rasio antara guru dan siswa juga masih menjadi masalah serius, belum lagi persoalan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata.

“Jika bidang Pendidikan benar-benar dikelola dengan baik, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada, maka dapat dipastikan Sumsel bisa menjadi provinsi yang diperhitungkan di Indonesia,” jelasnya.

Ke depan, pejabat yang bertanggung jawab dengan dunia pendidikan, jangan semata-mata hanya fokus dan terjebak dengan acara-acara seremonial belaka, akan tetapi benar-benar mempraktikkan berbagai aspek secara komprehensif agar bisa menjadikan pendidikan di Sumsel lebih berkualitas.

“Merdeka Belajar yang merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan (agent of change). Artinya pemangku kepentingan tersebut melibatkan semua pihak terkait mulai dari keluarga, guru, institusi pendidikan, dunia industri, dan masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA:KASBI Sumsel Ikut Aksi May Day dan Hardiknas di Jakarta

Dalam merdeka belajar, jelas FH, ada tiga indikator keberhasilan program Merdeka Belajar. Yakni, partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik.

"Ketiga indikator tersebut bisa tercapai di Sumsel jika ada perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Infrastruktur kelas lebih baik dan platform pendidikan yang ramah dengan teknologi,” pungkasnya.(dho/ril)

Sumber: