Pemkab OKI Gandeng APH dan Komisi ASN Ciptakan Pemerintahan Bersih, Integritas Internal dan Profesional

Pemkab OKI Gandeng APH dan Komisi ASN Ciptakan Pemerintahan Bersih, Integritas Internal dan Profesional

Pembekalan Pemkab OKI bersama APH dan KASN kepada pimpinan OPD di OKI, Rabu 1 Februari 2023.-Foto: dok/sumeks.co-

OKI, SUMEKS.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) gencar melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan berintegritas.

Salah satunya Pemkab OKI menggandeng unsur Kejaksaan dan Kepolisian serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Beberapa unsur ini dilibatkan untuk membekali para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dengan budaya integritas anti korupsi. 


"Pemkab OKI terus meningkatkan kapasitas  dalam mempraktikkan cara kerja birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas,” ujar Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H Husin, SPd MM MPd.

BACA JUGA:Tahun Ini Dinas PRKP Hanya Pengadaan 69 Titik Lampu Jalan Untuk Semua Kecamatan di OKI

Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembinaan pejabat pimpinan tinggi pratama, bendahara dan penata kelola keungan di lingkup Pemkab OKI, Rabu 1 Februari 2023.

Ditegaskan Husin, para pemipin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjadi role model  dalam membangun integritas.

“Dimulai dari individu kita sendiri, secara personal menjaga hati dan integritas kita,” kata Husin.

Sementara itu Kajari OKI, Diky Darmawan SH MH yang menjadi narasumber dalam acara tersebut memastikan komitmen mereka untuk melakukan pendampingan.

BACA JUGA:Ada 92 Pasar Tradisional dan Kalangan di Kabupaten OKI, Terbanyak Bukan di Kayuagung, Tapi di Kecamatan Ini

Ditegaskannya, jajaran Kejari OKI siap berkomitmen memberikan pendampingan serta dukungan kepada jajaran Pemerintah kabupaten OKI.

Khususnya dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan.

"Kejaksaan bertanggung jawab membantu pemerintah daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mendampingi pemerintah daerah dalam memberikan masukan guna kemudahan investasi," terang Diky.

Menurut Diky, koordinasi dengan peranan APIP dan APH yang mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan, harus semakin diperkuat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: